Berita

Jaringan Buruh Migran Datangi Kemenakertrans dan BNP2TKI

Author

Pertemuan konsolidasi serikat buruh migran yang difasilitasi The Institute for National and Democratic Studies (Indies) 29 November sampai 1 Desember 2011 ditutup dengan penyampaian tuntutan ke Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta Selatan (01/12).

Forum konsolidasi perlindungan sejati Buruh Migran Indonesia  (BMI) yang digelar di Wisma Hijau, Depok tersebut berhasil merumuskan gerakan sinergis antara serikat BMI di luar dan dalam negeri dalam wadah Jaringan Buruh Migran Indonesia.

Jaringan tersebut merepresentasikan perwakilan 17 organisasi dan peserta tamu, antara lain, IMWU Hong Kong, IMWU Macau, ATKI Hong Kong, ATKI Macau, ATKI Indonesia, ATKI NTB, ATKI Madura, Migrant Trade Union Korea, ATKI Taiwan, IFN Singapura, SBMI, SBMI Jawa Timur, SPPQT Salatiga, Keluarga Almarhum Ruyati, BMI Pelaut (ABK) Taiwan dan New Zeland, Indies, dan PSD-BM.

Seluruh anggota dibagi menjadi dua kelompok untuk penyampaian pendapat di dua lokasi yang berbeda. Retno Dewi, pegiat Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-Indonesia) menjadi juru bicara kelompok yang mendatangi Kemenakertrans dan Sring Atin dari IMWU Hong Kong menjadi juru bicara di BNP2TKI.

Peryataan sikap yang disampaikan di dua lembaga pemerintahan tersebut berbeda berdasarkan kewenangan masing-masing dalam persoalan BMI. Persoalan transparansi biaya penempatan dan kejelasan status BMI pelaut (anak buah kapal/ABK) menjadi pokok pembahasan di Dirjen Binapenta. Sedangkan persoalan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan keberadaan Pusat Pendataan Kepulangan TKI (nama baru dari Terminal 4) akan dibahas di BNP2TKI.

Pertemuan dengan pejabat di dua lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggunggugat terbesar dalam persoalan perlindungan ini sangat strategis. Selain mendengar langsung pernyataan dari perwakilan lembaga negara, juga menjadi kesempatan bagi pegiat serikat BMI untuk menguji sikap pejabat negara sebagai penyedia layanan publik saat berhadapan dengan setumpuk persoalan yang telah disampaikan langsung oleh pegiat serikat BMI.

Dikirimkan melalui Telepon seluler

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.