Kuala Lumpur–Beberapa waktu yang lalu, media sosial pada kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dikejutkan oleh viral pengambilan paspor WNI di Mandiri Remittance, Chow kits. Bagi TKI yang memiliki keterbatasan informasi, ruang online adalah sarana yang sanggup diandalkan oleh TKI dalam mencari informasi tersebut. Sempat terjadi kegaduhan akan ketidakpercayaan atas informasi tersebut. Pasalnya KBRI Kuala Lumpur juga tidak memberikan informasi resmi prihal tersebut. Bagaimanakah prosedurnya? Berapa biaya yang mesti dibayarkan? Chow Kit sebelah mana? Persyaratannya apa saja dan kapan bisa mengambilnya? Semua pertanyaan itu membuat TKI bingung. Sehingga komunitas Serantau meminta infomasi resmi prihal tersebut kepada KBRI Kuala Lumpur pada Minggu (4/9/2016).
“Betul. Kita minta Mandiri Remittance untuk membantu KBRI (Kuala Lumpur) dalam pengambilan paspor TKI,” kata Judha, Sekretaris I KBRI Kuala Lumpur.
Langkah tersebut dibuat oleh KBRI Kuala Lumpur guna megurangi kepadatan pengunjung yang hendak meminta pelayanan ke Kedutaan. Namun, lanjut Judha, langkah tersebut masih merupakan percobaan. Kedutaan ingin melihat respon dari TKI terlebih dahulu. Bagi TKI yang hendak mengambil paspornya di Mandiri Remittance, harus menyampaikan kepada petugas setelah proses wawancara, pengambilan foto dan pengambilan biometrik. Pengambilan bisa dilakukan pada hari kerja dan membawa surat pengantar kedutaan mengenai perpanjangan paspor.
Menyikapi kebijakan tersebut, Andik dari Serantau menilai bahwa langkah tersebut kurang efektif dan efisien. Jika memang kebijakan baru mengenai pengambilan paspor bisa dilakukan di tempat lain, alangkah baiknya agar paspor tersebut dikirim saja ke alamat TKI oleh kedutaan. Tapi TKI juga harus memberikan alamat yang jelas dan tepat. “Kantor perwakilan Hong Kong malah menerapkan langkah serupa sejak beberapa tahun terakhir,” Ujar Andik.
Andik menambahkan bahwa TKI malah lebih senang kalau paspor itu dikirim ke alamat langsung. Selain mengurangi biaya untuk datang ke kedutaan, TKI tidak kehilangan penghasilan karena waktunya terbuang untuk mengambil paspor. Mengenai mekanismenya, lanjut Andik, silakan diatur bagi kemudahannya. Mungkin bisa bekerjasama dengan Pos Laju Malaysia atau perusahaan lainnya yang terpercaya.
Tapi, menurut Andik, apapun informasi mengenai kebijakan kedutaan mesti disebarluaskan kepada TKI di Malaysia. Biar tidak terjadi kegaduhan pada kalangan TKI. Andik berharap jangan ada kesimpang-siuran mengenai akurasi informasi yang diterima oleh TKI. Kedutaan harus menginformasikan secara resmi, bisa melalui website KBRI Kuala Lumpur yang selalu diperbaharui serta aktif di group-group media sosial TKI di Malaysia.
“Kemudahan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan yang lebih baik, birokrasi harus tanggap dan lincah dalam memanfaatkannya,” tutup Andik.
