Jelang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Banyuwangi mengimbau purna buruh migran dan keluarganya agar memilih calon bupati dan wakil bupati yang benar-benar mempunyai komitmen melindungi Buruh Migran Indonesia (BMI).
“Dalam PILKADA besok kami mengimbau kepada purna buruh migran dan keluarganya untuk memilih bupati yang punya progam kerja yang mensejahterakan dan melindungi buruh migran dan keluarganya. Pasalnya pemilu sebelumnnya tidak ada satupun calon yang berpihak pada isu perlindungan pada BMI,” kata Agung Subastian, Ketua SBMI Banyuwangi, Rabu (29/09/2020).
Banyak buruh migran yang mengharapkan layanan yang mudah dan melindungi buruh migran dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah David Sugandi (23), pekerja migran asal Banyuwangi yang dirumahkan dari tempat kerjanya di Maldiv – Maladewa karena Pandemi Covid-19, Rabu, (29/09/2020).
“Saya akan memilih pemimpin Banyuwangi yang benar-benar memberikan layanan pada kami, apalagi kalau bisa memberikan pekerjaan sementara selama masa pandemi Covid-19 ini,” kata David Sugandi.
Senada dengan pernyataan diatas, Dian Islamiyah (26), BMI Taiwan yang pernah mengadukan permasalahannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengatakan butuh pemimpin Banyuwangi yang tegas.
“Pemimpin Banyuwangi harus tegas dan lebih berpihak kepada buruh migran dan saya ingin layanan yang ramah dan mudah sehingga tidak ada lagi buruh migran yang barlarut- larut tahapan penanganannya,” kata Dian Islamiyah, Rabu, (29/09/2020).
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah kantong PMI urutan ke-13 nasional dan urutan ke 5 di Provinsi Jawa Timur. Tercatat terdapat 6.343 orang pekerja migran dari Banyuwangi dan masih banyak lagi pekerja migran yang belum tercatat dan menggantungkan nasibnya menjadi buruh migran ke luar negeri.
Tingginya minat masyarakat menjadi pekerja migran kerap kali tidak didukung dengan sistem dan aksesibilitas layanan perlindungan dari pemerintah daerah karena masih banyak permasalahan pada BMI Banyuwangi.
“Disnaker Kabupaten Banyuwangi mencatat bahwa kita menempati urutan ke-5 daerah dengan PMI bermasalah terbanyak se-Provinsi Jawa Timur. Dalam catatan kami banyak dari mereka yang mengalami sakit, meninggal dunia, tidak digaji, penipuan dan tindak pidana perdagangan orang,” imbuh Agung ketua DPC SBMI Banyuwangi.
SBMI Banyuwangi berharap kepada pasangan Cabup dan Cawabup jika nanti terpilih membuat kebijakan yang berpihak pada pekerja migran dan membuat layanan untuk pemenuhan hak pekerja migran. Antara lain, kebijakan tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, kebijakan tentang pemenuhan hak kesehatan, pemenuhan hak ekonomi dan layanan penyiapan penempatan serta layanan bantuan hukum (pengaduan dan penyelesain kasus yang mudah diakses dan mudah di pantau oleh keluarga atau masyarakat).
