SIARAN PERS
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TELAH LUMPUH

Penegakkan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kondisi darurat. Fakta, pada tahun 2014 lalu terdapat 79 BMI ABK korban perdagangan orang, 5 perusahaan perekrut telah dilaporkan kepada Mabes Polri. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah. Namun proses penyidikan kasus-kasus tersebut berjalan sangat lamban dari Maret 2014 hingga saat ini proses penyidikannya belum selesai. Bahkan dalam kasus yang sama, karena penyidiknya berbeda, hasil SP2HPnya pun berbeda. Polda Metrojaya memutuskan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsure, sementara Polda Jawa Tengah memutuskan penghentian perkara (SP3/Surat Perintah Penghentian Penyidikan)1 karena tidak memenuhi unsur.

Sangat berbeda sekali dengan penyidikan kasus-kasus pimpinan KPK, super cepat. Padahal TPPO adalah kejahatan luar biasa (Ektra Ordinary Crime). Korbannya mengalami perbudakan, bertahun-tahun bekerja tanpa dibayar gajinya, prosesnyapun tidak procedural karena hampir semua korban mengalami pemalsuan dan perampasan dokumen.

Beberapa pengalaman dalam melaporkan kasus TPPO, polisi mempersulit layanan pelaporan TPPO, dengan alasan ranah ketenagakerjaan, harus mendapat rekomendasi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Seolah menerapkan prinsip ‘kehati-hatian’. Lebih mengenaskan lagi paska kriminalisasi terhadap Brigpol Rudy Soik, beberapa petugas polisi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan tidak mau menerima laporan TPPO karena ketakutan diperlakukan seperti Rudy Soik.

Seperti pada saat mendampingi korban TPPO atas nama Mkrh pada pertengahan Desember 2014 lalu, dimana pada saat itu pengaduan aktivis SBMI dilempar kesana kemari, mulai dari Polsek Tebet, Polsek Cililitan dan Polsek Ciracas, Dirpam BNP2TKI. Begitulah potret kecil mengenai lumpuhnya pemberantasan TPPO.

Lemahnya ekonomi di pelosok desa, minimnya lapangan kerja, minimnya informasi yang benar mengenai tata cara penempatan buruh migrant, lemahnya pengawasan proses penempatan, lemahnya sanksi terhadap orang, sindikat maupun corporat, mengakibatkan kelompok marjinal selalu tergoda iming-iming mendapatkan uang banyak dengan proses mudah dan cepat, namun pada akhirnya justru menjadi korban TPPO.

“Fiat justitia ruat coeleum” kata Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Perdagangan Orang adalah bentuk baru dari perbudakan modern. Pemberantasan terhadap perdangan orang adalah pemberantasan terhadap perbudakan, pernang terhadap perbudakan adalah salah satu nilai luhur pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.

1. Kami, Aliansi Masyarakat Sipil Anti Perdagangan Orang (Amasiaga) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menuntut beberapa hal, yaitu:
   Prioritaskan pemberantasan TPPO seperti pada jaman Kapolri Bambang Hendarso Danuri.
2. Segera tuntaskan kasus TPPO yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Afrika Selatan.
3. Menuntut jajaran Polri yang bertugas di lingkungan BNP2TKI untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai anggota Polri, yaitu: penyelidikan, penyidikan penangkapan dan penindakan; kepada semua pelaku TPPO.
4. Memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Brigpol Rudy Soik dalam upayanya menyilidiki dan ingin memberantas kasus TPPO di NTT.
5. Seret Direktur dan antek-antek PT Malindo Mitra Perkasa sebagai pelaku TPPO
6. Perkuat kinerja dan kelembagaan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Anti Trafficking di berbagai daerah.

Jakarta, 27 Februari 2015
Atas nama Aliansi Masyarakat Sipil Anti Perdagangan Orang (Amasiaga)

PAUL RAHMAT                                           HARIYANTO
Koordinator Amasiaga                            Ketua Umum SBMI