Perjuangan Buruh Migran Indonesia (BMI) atau biasa dikenal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong mulai membuahkan hasil. Pada akhir September 2012 lalu, Pemerintah Hong Kong akhirnya menaikkan standardisasi gaji pekerja rumah tangga (PRT). Standar gaji yang sebelumnya ditetapkan sebesar HK$ 3740 atau sekitar 4,5 juta rupiah menjadi HK$3920 termasuk tunjangan yang naik dari HK$775 menjadi HK$875. Perjuangan BMI Hong Kong ini layak diapresiasi., meskipun jumlahnya lebih rendah dari tuntutan semula yaitu HK$4000 dan tunjangan HK$1600 per bulan.

Kenaikan gaji ini hanya berlaku untuk Buruh Migran Indonesia (BMI) yang menandatangi kontrak setelah tanggal 20 September 2012.  Meski kenaikan gaji hanya berlaku untuk kontrak kerja baru setelah tanggal 20 September 2012, namun tak sedikit majikan yang menaikkan gaji PRT-nya sesuai peraturan baru yakni HK$ 3920 tanpa harus memperbaharui kontrak kerja baru.

Kebijakan kenaikan gaji memang menjadi angin segar bagi TKI Hong Kong, sekalipun masih banyak persoalan yang harus diperjuangkan BMI di Hong Kong, seperti gaji di bawah standar, biaya penempatan yang terlampau tinggi (overcharging), dan pelbagai pelanggaran hak lainnya.

Kasus overcharging misalnya, untuk menjadi TKI di Hong Kong, calon TKI masih harus mengeluarkan biaya hingga 26 juta rupiah. Maka tidak jarang, jika kemudian banyak pekerja migran yang terjerat hutang kepada PPTKIS dan agensi di Hong Kong. Pelbagai persoalan yang masih dialami TKI Hong Kong, harus mendapat perhatian pemerintah. Terlebih, kini Pemerintah sedang menyusun undang-undang baru pengganti UU 39/2004 tentang PPTKILN.