PUSAT SUMBER DAYA BURUH MIGRAN Rujukan Informasi Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) – Saling Belajar, Berbagi, dan Melindungi

Menggalang Solidaritas Organik Pekerja Migran di Johor Bahru

Pertemuan dengan salah satu komunitas di Johor Bahru
Pertemuan dengan salah satu komunitas di Johor Bahru

Kondisi pekerja migran Indonesia di Johor Bahru tidak banyak berbeda jika di dibandingan dengan daerah lainnya di Malaysia. Begitu kira-kira gambaran umum yang saya temukan ketika melakukan peneraan pada periode Februari – Mei 2018 untuk kepentingan pengorganisasian bagi pekerja migran di sana. Namun, hanya saja ragam masalah lebih kompleks. Hal ini dikarenakan Johor Bahru merupakan kawasan perbatasan langsung dengan Indonesia. Lokasi ini sekaligus memberikan Johor Bahru dapat dikatakan lebih kritis karena ratusan nyawa pekerja migran melayang setiap tahunnya pada persimpangan jalur migrasi tidak prosedural itu. Sementara itu, praktik korup yang dilakukan oleh oknum aktor kedua-dua negara masih terjadi hingga kini. Kondisi ini meningkatkan kerentanan pekerja migran karena migrasi tidak prosedural memang senangaja dilanggengkan oleh pemburu rente. Di sisi lain, peningkatan kesadaran bagi pekerja migran untuk menempuh migrasi aman juga rasanya amat minim digalakkan. Hal inilah yang juga menyumbang tingkat kerentanan yang lebih tinggi bagi pekerja migran di kawasan Johor Bahru.

Begitu juga dengan ragam persoalan yang dialami oleh pekerja migran di Johor Bahru. Berdasarkan pernyataan dari komunitas yang ditera, kerapkali pihaknya menerima pengaduan jenis perkara ketenagakerjaan seperti gaji dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, penipuan, pemerasan hingga perkara serius seperti gaji tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan hingga terjebak menjadi korban peradagangan orang. Umumnya, pekerja migran yang mengalami masalah serius seperti jenis sektor pekerja rumah tangga. Namun, tidak jarang pula jenis sektor jasa seperti salon kecantikan dan spa juga tak luput dari ancaman serius ketenagakerjaan.

Eksistensi Komunitas Pekerja Migran di Johor Bahru

Peran komunitas dan organisasi yang seharusnya menjembatani untuk kampanye perlindungan pekerja migran sepertinya masih terpecah dan terbelah di antara mereka. Hal ini didasarkan kepada pandangan komunitas yang masih berkutat pada eksistensi komunitas daripada mempersatukan kekuatan untuk dapat memberikan perlindungan kepada pekerja migran lainnya. Dengan demikian, kondisi tersebut sering memunculkan konflik dan perselisihan antara komunitas pekerja migran. Terlebih lagi, di dalam internal komunitas sendiri juga mengalami hal yang sama. Dari beberapa kasus malah dijumpai bahwa motivasi untuk bergabung ke dalam komunitas hanya dimanfaatkan untuk menemukan jodoh. Sementara, di antara mereka tidak memerdulikan status sosialnya di dalam lingkungan keluarga di Indonesia. Akibatnya, perselisahan dan konflik pun di internal mereka pun tak terelakkan pada kenyataannya yang disebabkan oleh urusan pribadi yang dibawa ke organisasi. Kondisi demikian sebenarnya dapat dikatakan bahwa eksistensi komunitas masih sangatlah rapuh untuk dapat mengikat antara pekerja migran. Antara sebab yang ditimbulkan adalah minimnya aspek menejerial, prosedur dan ketentuan dalam mengelola komunitas.

Di samping hal di atas, pemicu konflik di antara komunitas juga terjadi lantaran perebutan pangsa pasar pekerja migran untuk penjualan kaos identitas komunitas. Para pengurus komunitas merasakan kekhawatiran tersebut dan menggesek identitas yang dimiliki oleh anggota komunitas. Dengan begitu, mereka akan meresponnya dengan jiwa korsa yang pada akhirnya memicu konflik antar kaos. Padahal jika diidentifikasi secara mendalam, sebenarnya kehadiran komunitas yang seperti ini tidak memiliki filosofi dan tujuan dasar yang jelas dalam mendirikan organisasi berbasis komunitas. Informasi mengenai alat-alat keorganisasian ini hanya disampaikan secara langsung melalui retorika ketika pertemuan rutinan berlangsung. Kendati demikian, retorika itupun juga sebenarnya masih sulit untuk mereka sampaikan sendiri mengenai substansi dan arah tujuan komunitas. Lantas, pertanyaannya motivasi apakah yang melatarbelakangi pekerja migran untuk berafiliasi kepada komunitas tersebut? Jika komunitas tersebut berdasarkan identitas kedaerahan, hal ini dapat dimaklumi eksistensinya karena pergumulan mereka mampu mengobati pengasingan di luar negeri. Namun, di Johor Bahru, terdapat lusinan komunitas pekerja migran yang tidak memiliki kejelasan fungsi dan tujuan. Keberadaan mereka hanya sekedar bergerombol dengan nihilnya konten yang pada akhirnya memperdebatkan identitas berdasarkan simbol dalam bentuk kaos.

Meskipun terdapat komunitas yang telah menunjukkan kemajuan mengenai eksistensinya. Komunitas seperti ini menawarkan insentif berupa informasi yang amat dibutuhkan oleh pekerja migran jika mereka bergabung ke dalamnya. Namun, model komunitas yang demikian juga amat jarang dan kalaupun ada, mereka juga sudah berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia atau di Malaysia. Adakalanya komunitas mengundang seseorang yang memiliki kepakaran mengenai informasi perlindungan pekerja migran atau mengundang perwakilan pemerintah untuk menggelar sosialisasi perlindungan. Akan tetapi, kendala yang dihadapi oleh komunitas adalah untuk menemukan aktor yang mampu memberikan penyadaran dan penguatan keterampilan dalam hal perlindungan sebaya juga tidaklah mudah. Celakanya, dahaga mengenai informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan juga tak luput menjadi sasaran empuk para pemburu rente dan politisi untuk memanfaatkan eksistensi komunitas. Hal ini dapat dicontohkan seperti komunitas dijadikan sebagai obyek jualan, tawaran jasa untuk pemulangan, penawaran perpanjangan dokumen yang umumnya disampaikan para calo dan tawaran insentif jika bergabung ke dalam partai politik tertentu.

Adakalnya terdapat komunitas yang memposisikan dirinya sangat superior jika membandingkan dengan komunitas lainnya. Komunitas seperti ini biasanya memiliki afilasi politik yang luas dan besar pengaruhnya kepada pemerintah pusat. Kendati demikian, jaringan politik tersebut belum tentu koheren dengan kapasitas pengurus untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran lainnya. Namun jika diberikan informasi dan pengetahuan dari pihak lain malah cenderung menyepelakan dan tidak mengambil perhatian. Tidak jarang pula, pengurus komunitas seperti ini juga menjadi bagian dari persoalan yang dialami oleh pekerja migran. Dengan memanfaatkan kekuatan jaringan politiknya, mereka justru memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi dari pekerja migran.

Peran Perwakilan Pemerintah di Johor Bahru

Pertemuan dengan konsuler KJRI Johor Bahru
Pertemuan dengan konsuler KJRI Johor Bahru

Pada dasarnya dari organisasi berbasis komunitas telah memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Namun, dari serangkaian pengalaman yang mereka sampaikan bahwa setiap perkara yang diadukan kepada perwakilan pemerintah masih jauh dari ekspektesi pekerja migran mengenai kehadiran aktor negara di luar negeri. Kondisi demikian membuat pekerja migran semakin putus asa dan meremehkan kinerja perwakilan pemerintah. Aktor negara di perwakilan dianggap mengabaikan eksistensi warga negara di luar negeri yang semestinya memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak dari negara.

Sementara itu, peran pemerintah perwakilan masih belum mampu untuk mengidentifikasi secara detil berkenaan dengan sebaran eksistensi komunitas pekerja migran. Kedutaan cenderung menyamaratakan peran komunitas, tanpa memilah dan memilih mengenai komunitas mana yang dapat dijadikan sebagai mitra strategis dalam penguatan perlindungan bagi pekerja migran di Johor Bahru. Alasannya pun sangat klasik, yakni keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yanag terbatas membuat peran kedutaan belum mampu menghadirkan perlindungan secara merata. Hal ini dicontohkan dengan beberapa kasus non ketenagakerjaan, seperti sakit dan meninggal dunia. Peran kedutaan memaksa korban untuk mengurus masalahnya sendiri. Kompleksnya permasalahan pekerja migran yang terjadi di Johor Bahru, membuat peran kedutaan hanya bersifat formalitas semata.

Sebenarnya fungsi perwakilan pemerintah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pekerja migran. Terlebih lagi jika menghadapi permasalahan pekerja migran tidak berdokumen, hal ini seolah dikonstruksikan bahwa kondisi tersebut di luar dari fungsi negara untuk memberikan layanan perlindungan. Selama ini perwakilan pemerintah selalu menuduh pekerja migran tidak berdokumen adalah yang tersalah. Padahal menjadi status tidak berdokumen bukan lantaran kesalahan pekerja migran saja, melainkan karena sistem migrasi ketenagakerjaan yang belum membaik dan disertai dengan praktik korup oleh kedua-dua negara (baca: Indonesia dan Malaysia. Di samping itu, pekerja migran tidak berdokumen tidak memiliki daya dan kuasa untuk melawan dominasi wacana dan pengetahuan yang disampaikan dan dipraktikkan oleh aktor negara. Kondisi demikian semakin meyakinkan pekerja migran bahwa apa yang disampaikan dan dipraktikan oleh aktor negara adalah benar adanya, sehingga respon yang ditunjukkan melalui sikap pasrah dan menggantungkan kepada nasib yang kurang beruntung sedang berpihak kepadanya.

Antara upaya yang menarik untuk diulas dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam upaya melakukan perlawanan ialah dengan cara mengadukan permasalahan pekerja migran kepada khalayak melalui media sosial. Kerapkali pekerja migran mengunggahnya melalui status media sosial yang disertai dengan bukti berupa gambar korban (simbol kepiluan) dan pernyataan yang memilukan yang ditunjukan ke dalam teks. Pernyataan status tersebut mengindikasikan bahwa absennya peran aktor negara sebagai pelindung atas permasalahan warga negara. Dengan demikian, pekerja migran sebenarnya berusaha berkontribusi sebagai pemecah masalah dengan cara menarik khalayak untuk ikut membantu atas permasalahan yang diutarakan di dalam media sosial. Cara lainnya, selainnya ungkapan dalam jaringan, gejala kekecewaan dan keputusasaan pekerja migran dari pelayanan aktor negara ditunjukkan melalui interaksi sosial dalam wujud komunikasi di antara mereka. Ungkapan seperti “halah KJRI bisa ngapain,” “kita di sini nggak dianggap sebagai orang Indon,” amat mudah mengemuka dalam komunikasi antar subyek. Komunikasi yang diwujudkan, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, di atas sebanarnya dapat dipahami sebagai hidden transcription menurut pendapat James Scott dalam Domination and the Art of Resistance (1990). Hal ini jika berlanjut sangat mengawatirkan, karena mereka secara substansi tidak mengakui mengenai keberadaan negara.

Ke Arah Perlindungan Pekerja Migran di Johor Bahru

Untuk itu, pada bagian terkahir tulisan ini, saya menggarisbawahi bahwa kesadaran pekerja migran di Johor Bahru untuk berorganisasi sebenarnya telah mewujud seiring dengan telah terbentuknya jaringan sosial antar pekerja migran yang didasarkan kepada identitas daerah asal. Akan tetapi, eksistensi organisasi pekerja migran yang melebur ke dalam organisasi berbasis komunitas yang berwujud identitas sosial cenderung diabaikan oleh aktor negara bahwa eksistensi mereka sebenarnya dapat dijadikan sebagai mitra sejajar dalam perwujudan perlindungan pekerja migran di Johor Bahru. Pengabaian ini, pada akhirnya memicu konflik antar identitas sosial yang menyatu ke dalam organisasi berbasis komunitas, di mana situasi tersebut merugikan pekerja migran dan kedua-dua negara.Kendati demikian, minimnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola organisasi, akses kepada sumber informasi yang kredibel dan rendahnya tingkat pembinaan yang dijalankan oleh pemerintah; membuat komunitas yang telah berdiri sangat rapuh dan mudah bubar karena alasan-alasan yang tidak prinsipil dalam sebuah organisasi. Tambahan lagi, persoalan individu yang tercecer di setiap organisasi berbasis komunitas juga meningkatkan gesekan di antara mereka. Di sisi lain, hal itu diperparah dengan konflik antar komunitas dengan memperebutkan kekuatan ekonomis pekerja migran yang dilekatkan ke dalam identitas organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan komunitas pekerja migran adalah adanya sebuah sumber rujukan informasi dan pengethuan baik itu adalah aktor atau media yang dapat memperluas dan meningkatkan kapasitas kapasitas komunitas. Ketersediaan komunitas dapat dijadikan sebagai pemantik yang dapat dengan mudah diorganisasikan tanpa mengubah identitas yang telah melekat pada komunitas masing-masing. Untuk itu, jaringan komunitas perlu dikonsolidasikan dengan membentuk identitas baru yang dapat membangun tingkat kepercayaan dari awal lahirnya komunitas tersebut. Karenanya, hal itu untuk membangun tolok ukur yang lebih kredibel. Adapun strategi yang dapat dipergunakan adalah dengan memastikan kapasitas pendamping dalam konteks migrasi ketenagakerjaan, meningkatkan kekuatan konsolidasi antar komunitas yang sebelumnya sudah terbangun dan mendesak peran pemerintah untuk terlibat aktif dalam mendirikan komunitas pekerja migran yang dapat menyumbang fungsi perlindungan bagi pekerja migran di Johor Bahru.

Sikap penuntutan yang sebenarnya dapat dimaknai sebagai perlawanan pekerja migran kepada aktor negara karena telah mengabaikan mereka seharusnya tidak lagi dilakukan pada ruang terpisah dalam koridor konstitusi, di mana rakyat adalah raja dan pemerintah adalah pelayan rakyat dalam prinsip demokrasi. Pertentangan antara relasi kuasa yang tak seimbang antara pekerja migran dan aktor negara mesti harus diakhiri dengan cara menyediakan amunisi kepada pekerja migran dalam bentuk pengetahuan. Hal ini bisa terwujud dengan prasyarat mematrikan kesadaran kepada pekerja migran bahwa mereka juga memiliki kekuasaan akan dirinya sendiri melakuka klaim hak mereka yang semestinya dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with * symbol

Name *
Email *
Website *
Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>