Permasalahan buruh migran adalah permasalahan yang sangat kompleks. Tak hanya terjadi di negara penempatan, banyak sumber masalah justru berasal dari dalam negeri. Dalam aspek perlindungan, peran negara atau pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya, tak terkecuali buruh migran. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan jika praktik masih sangat jauh dari harapan ideal.

Selama ini, kurangnya koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga pemerintah adalah salah satu sebab perlindungan komprehensif terhadap buruh migran sulit diwujudkan. Dugaan sementara ialah ego sektoral dan terjadinya overlapping kewenangan. Situasi tersebut mengakibatkan praktik saling lempar tanggung jawab antar kementerian/lembaga pada saat buruh migran tertimpa masalah. Praktik tersebut merupakan sebuah kebodohan yang harus segera dihentikan.

Dalam hal kebijakan, tidak sejalannya eksekutif dan legislatif dalam penyusunan sebuah undang-undang tentang buruh migran adalah bukti tidak adanya niat baik dari para pemangku kebijakan untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan TKI. Kerjasama semua pihak tentu sangat diperlukan agar permasalahan dapat terselesaikan. Setidaknya ada upaya maksimal agar permasalahan buruh migran dapat berkurang.

Selain pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta yang selama ini diberikan mandat oleh UU dalam hal penempatan, keberadaan organisasi buruh migran mempunyai peran cukup signifikan dalam aspek perlindungan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam situasi seperti ini, keberadaan organisasi buruh migran mempunyai andil yang sangat penting. Tak hanya sekedar advokasi yang bersifat kasuistik, tetapi organisasi diharapkan mampu menjadi pengontrol kebijakan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan terhadap buruh migran.

Berbagai upaya telah dilakukan organisasi buruh migran, termasuk dengan memaksimalkan media baik offline maupun online. Upaya tersebut merupakan salah satu bagian penting untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kerjasama antara organisasi Buruh Migran yang berada di dalam dan di luar negeri diperlukan oleh semua pihak.

Organisasi Buruh Migran di dalam negeri harus berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Buruh Migran di luar negeri agar isu yang diperjuangkan sesuai dengan kondisi buruh migran di negara penempatan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, organisasi buruh migran di dalam negeri tidak akan pernah tahu keadaan dan permasalahan yang sebenarnya dialami oleh buruh migran di negara penempatan.

Jika organisasi buruh migran di dalam negeri asyik memainkan isu yang hanya untuk kepentingan tertentu, apalagi untuk kepentingan politik yang menjijikkan, maka perjuangan mengentas kaum buruh migran yang tertindas hanya sebuah fatamorgana. Alih-alih ingin menjadikan buruh migran sebagai kelompok cerdas, hal itu hanya akan ada di dalam angan dan cita-cita tak lebih hanya sebuah jargon semata.

Sebaliknya, organisasi buruh migran di luar negeri, termasuk komunitas-komunitas sosial yang telah dikenal oleh buruh migran dan perwakilan pemerintah di negara penempatan, juga harus menjalin komunikasi dengan organisasi buruh migran di dalam negeri. Tanpa adanya jalinan komunikasi dan jaringan yang baik, organisasi buruh migran di luar negeri tidak akan mampu berbuat apa-apa jika ternyata permasalahan yang dialami buruh migran merupakan bagian dari rangkaian proses di dalam negeri.