Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Proses amnesti di Arab Saudi bagi tenaga kerja Indonesia overstay (TKIO) akan ditutup pada 3 November 2013 mendatang. Artinya, kurang dari satu bulan ini TKIO harus merampungkan tetek bengek proses amnesti. Ada keraguan di sini, apakah proses amnesti ini berhasil? Pasalnya masih ada ribuan pekerja migran overstay yang sedang mengurus amnesti namun urung selesai karena prosesnya yang lama. Ninik Andriani selaku relawan sekaligus Tim Pengawas Amnesti memberikan beberapa poin catatan dalam penanganan amnesti di Saudi Arabia :
1. Pencarian data lama oleh KJRI Jeddah/ KBRI Riyadh hanya efektif tiga minggu. Memasuki bulan Oktober konsentrasi staf KJRI dan KBRI terpecah ke urusan haji.
2. Data lama yang diberikan kepada TKIO dalam bentuk copy data paspor tidak begitu membantu TKIO karena dalam proses amnesti imigrasi tetap meminta paspor lama yang asli. Akibatnya TKIO terhenti langkahnya dan tidak bisa melanjutkan proses.
3. Syarat pembuat surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yang berat karena print out data lama yang sangat sulit didapatkan.
4. Lokasi proses dokumen amnesti berada di Jeddah dan Riyad, KBRI dan KJRI belum membuka layanan proses di setiap kota yang terdapat imigrasi Saudi. Setelah tim relawan permana tea berhasil melobi imigrasi Madina dan meminta dispensasi bagi TKIO untuk proses di Madina sudah berhasil meloloskan ratusan SPLP exit permit. Tetapi kemudian proses menjadi sulit saat datang gelombang TKIO dari Jedaah yang dipimpin oleh relawan-relawan lain dam para calo yang mengakibatkan suasana tidak tertib lalu imigrasi menutup layanan lebih awal. Solusi : KJRI&KBRI merekomendasikan kepada seluruh TKIO untuk proses ke semua imigrasi dikota kota lain selain Jeddah dan Riyad. Staf KJRI dan KBRI mendampingi di setiap imigrasi sehingga proses bisa cepat. Penambahan posko proses SPLP disetiap kota (di luar Jedaah) sehingga tidak terkonsentrasi di Jeddah.
5. Support KJRI di lokasi pemerintahan Saudi. Penempatan staf KJRI dilapangan sangat berkurang dan layanan tidak memuaskan. Staf sering meninggalkan imigrasi Jeddah tanpa alasan padahal baru melayani 1-2 jam saja. Sedangkan pihak imigrasi tidak bersedia memproses dokumen tanpa pendamping staf KJRI.
6. Minimalisir biaya. Terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan TKIO dalam proses amnesti ini baik pungutan resmi atau pun liar.
7. Pemulangan massal. TKIO sudah mengalami banyak kerugian dalam mengurus dokumen amnesti dan uang sudah mulai menipis. Banyak juga yang dikeluarkan dari pekerjaan karena sering mondar-mandiri mengrusu amnesti. Solusi : Sediakan transportasi massal seperti kapal laut untuk TKIO yg tidak memiliki uang lagi. KJRI Jedaah &KBRI Riyadh juga bisa melobi beberapa maskapai penerbangan untuk mendapatkan tiket penerbangan ekonomi bagi TKIO yang masih memiliki simpanan uang.
8. Komitmen pemerintah. Sejauh ini tidak ada komitmen pemerintah yang terealisasi denga baik bahkan terkesan lambat. Lobi pemerintah RI kepada Saudi untuk pempermudah proses exit belum berhasil. Pemerintah juga terlalu banyak mengeluarkan janji sehingga memperkeruh suasana. Solusi: gunakan elemen masyarakat dan aktivis untuk membantu penyebaran informasi dari KJRI dan KBRI sehingga mampu meminimalisir isu negatif yang tersebar di lapangan yang bermaksud memanfaatkan TKIO.
9. Pemberantasan calo, karena sulitnya syarat-syarat proses amnesti banyak TKIO memilih menggunakan jasa calo dan akhirnya calo menjamur dan tidak terkendali lagi sehingga mempersulit keadaan.
10. Jangan ada daur ulang TKIO yang dilakukan oleh non pemerintah. Banyak agen-agen di Saudi yg menawarkan lowongan kerja tapi ujung-ujungnya TKI ditipu mentah-mentah. Biaya pembuatan permit yang sangat mahal, apabila TKIO membatalkan untuk bekerja maka TKIO harus mengganti ganti rugi proses dengan biaya yang mahal.

Selain itu sepuluh catatan di atas, ada catatan yang menjadi perhatian Ninik bahwa selama proses amnesti banyak TKI yang jatuh sakit karena daya tahan tubuh yang tak mampu lagi mengikuti proses amnesti yang ruwet. Ada juga beberapa TKI yang masuk dalam penjara karena laporan fitnah majikan lama dan laporan tersebut keluar pada saat TKIO melakukan sidik jari. Banyak TKIO yang berhenti bekerja untuk mengurus amnesti, namun kenyataannya prosesnya panjang dan mengakibatkan kehabisan uang. Banyak TKIO yang diusir dari kontrakan karena pemilik kontrakan takut terkena denda. Banyak juga majikan yang mem-PHK TKIO karena takur ancaman hukuman pemerintah Arab Saudi.