05/23/2013 - 08:42:04Pemerintah NTT Belum Serius Urus Administrasi TKI
05/22/2013 - 05:47:47Migrant Care Telusuri Kebijakan (Minus) BMI
05/21/2013 - 08:53:45Sembilan Tahun di Arab Saudi, Surtini Sulit Pulang
05/21/2013 - 03:57:14Pemerintah Tak Rela Berikan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia
05/20/2013 - 08:35:21Strategi Mengatasi Jet Lag
05/17/2013 - 07:54:17Imigrasi: KTKLN Tak Bisa Cekal Pemberangkatan BMI
05/16/2013 - 10:59:02Tiga Tahun UU KIP, Dinsosnakertrans Belum Miliki PPID
05/15/2013 - 11:11:04Jawaban Kemenakertrans Tidak Memuaskan
05/15/2013 - 08:58:14TKW Indramayu Kembali Jadi Korban Penyiksaan
05/15/2013 - 02:59:54Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong Abaikan UU KIP?
05/14/2013 - 08:41:20Lakpesdam NU Cilacap Akan Surati PPID Kemenakertrans
05/14/2013 - 07:33:41Mengenang 20 Tahun Kematian Marsinah
05/13/2013 - 10:04:00Pernyataan Keberatan dan Sengketa KIP untuk Kemenlu
05/12/2013 - 11:35:50KJRI Hong Kong Mengelak Rekaman Pelayanan Buruk TKI
05/12/2013 - 10:50:13Drama KJRI Hong Kong di Koran Suara
05/10/2013 - 09:43:24TKI Hong Kong Dilecehkan, KJRI Larang Pindah Agensi
Pemerintah di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten, hingga kini belum serius dalam mengurus administrasi yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini disampaikan oleh Deddy R.Ch Manafe SS. M.Hum., akademisi di Universitas Udana Kupang.
Ruang Konsultasi TKI
Psikologi
Bisnis & Investasi
Hukum
Para Konsultan/Pakar
 |
Konsultan Ekonomi (Bisnis dan Investasi) Yohanes B Wibawa Direktur IWORK dan Praktisi Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Credit Union |
 |
Konsultan Hukum Abdul Rahim Sitorus Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta |
Kirimkan Konsultasi
- Sembilan Tahun di Arab Saudi, Surtini Sulit Pulang
- TKW Indramayu Kembali Jadi Korban Penyiksaan
- Lapangan Kerja Sempit Jadi Alasan TKI Bekerja di LN
- Banyak TKI NTT yang Tak Memiliki Ketrampilan Memadai
- Political Will Pemerintah Tak Ada, Revisi Atau Pengulangan?
- Kisah BMI yang Diputus Kontrak Kerja Sepihak
- Pernyataan Keberatan dan Sengketa KIP untuk Kemenlu
- Lapangan Kerja Sempit Jadi Alasan TKI Bekerja di LN
- Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah
- Surat Jingga Media Tak Dijawab Lengkap Kemenakertrans
- Tanggapan BP3TKI Yogyakarta Atas Surat Keberatan PSD-BM
- Rumah Perempuan Kupang Perkuat Manajemen Keuangan BMI
Sorotan
Jejaring TKI Siap Gugat KTKLN ke Mahkamah Konstitusi
Setelah konferensi pers, Rabu, 24 April 2013, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama beberapa pegiat buruh migran dari ATKI Indonesia, DPN SBMI, Formigran, dan Abdul Rahim Sitorus dari LBH Yogyakarta mengunjungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat (25/04/13).
Galeri Video TKI
WBM Agustus 2012
