Minimnya informasi yang diterima oleh buruh migran membuat posisi buruh migran terpinggirkan. Tanpa informasi memadai di waktu pra, penempatan, dan pasca penempatan, buruh migran rentan dengan aksi tipu-tipu oleh berbagai oknum. Minimnya informasi bisa disebabkan karena berbagai aspek. Mulai dari tak mampunya pemerintah mengurus buruh migran, sampai tak pedulinya PJTKI/PPTKIS terhadap kebutuhan-kebutuhan penting informasi buruh migran.

Ketika buruh migran sulit mendapat informasi dari lembaga publik terpercaya, maka akhirnya buruh migran menerima apa saja informasi yang ada di sekeliling. Misalnya saja informasi dari calo disekeliling yang tak dapat dipertanggung jawabkan keberannya. Sebagai perekrut, calo memberi iming-iming bahwa menjadi BMI/TKI itu aman dan menyenangkan, tetapi alpa memberi tahu kerugian-kerugian yang dihadapi BMI/TKI ketika di luar negeri.

Menurut pendapat Irsyadul Ibad, dari Infest Yogyakarta, selama ini pihak yang paling berkuasa atas informasi buruh migran justru malah calo. Pasalnya calo lebih tau informasi ihwal mekanisme perekrutan dibanding pemerintah desa sendiri. Selain itu calo perekrut bekerja dan menyebar sampai pelosok-pelosok desa tanpa kenal lelah mencari calon TKI yang mau direkrut.

“Calo punya kepentingan dalam proses keberangakatan buruh migran, yakni untuk merekrut warga masyarakat menjadi BMI/TKI. Mereka mendapatkan keuntungan dari itu, dan calo kebanyakan tau lebih banyak hal daripada BMI/TKI sendiri,”ujar Ibad.

Setiap informasi tentang buruh migran di sini penting kedudukannya agar buruh migran tak tersesat dalam proses pra, penempatan, atau pasca penempatan. Informasi juga sebagai petunjuk ketika orang kehilangan daya untuk melakukan sesuatu. Irsyadul Ibad berpendapat bahwa pada posisi seorang diri di luar negeri dan belum memiliki pengalaman di negara asing, maka informasi menjadi penting sekali bagi BMI/TKI.

Hadirnya informasi yang lengkap tentang buruh migran di desa-desa menjadi penting sebagai bentuk bank informasi utama bagi masyarakat desa. Selain itu hadirnya informasi mengenai buruh migran juga sebagai tandingan dari calo-calo perekrut yang memberikan iming-iming semu pada BMI/TKI. Pentingnya informasi buruh migran di desa-desa ini karena desa sebagai pintu keluar pertama proses migrasi. Sayangnya sangat minim informasi yang hadir di desa-desa ihwal migrasi buruh migran. Hal ini diamini oleh Khadirin, pamong desa Karangnangka, Banyumas, menurutnya informasi-informasi mengenai buruh migran masih belum mencukupi.

“Contohnya biaya penempatan BMI/TKI itu belum jelas berapa, pemerintah desa tak memiliki informasi itu, padahal pemerintah desa butuh itu. Selama ini yang dipunyai desa hanya daftar PJTKI/PPTKIS saja dan daftar tentang biaya penempatan tidak ada sama sekali,”terang Khadirin.

Selama ini pemerintah desa Karangnangka menggunakan sumber-sumber informasi buruh migran dari Disnaker Banyumas, namun belum belum begitu banyak informasi tentang penempatan BMI/TKI.