Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.

Belum usai duka yang dialami keluarga almarhumah Nur Rohmi (35) yang meninggal di Arab Saudi, pihak keluarga harus kecewa karena klaim asuransi yang diterima dari Konsorsium Proteksi TKI tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsorsium Proteksi TKI hanya mencairkan klaim asuransi sebesar 55 juta rupiah dari 80 juta yang seharusnya diterima keluarga almarhumah.

“Pihak Konsorsium Proteksi TKI berdalih bahwa klaim sebesar 55 juta rupiah sudah sesuai Peraturan Menakertrans No.07/2010 tentang Asuransi, padahal jelas-jelas Permenakertrans tersebut sudah dicabut dan diganti dengan Permenakertrans No.01/2012 tentang Asuransi, dimana nilai klaim untuk risiko meninggal dunia menjadi 75 juta ditambah 5 juta rupiah untuk biaya pemakaman.”ungkap Abdul Hadi, Sekjen Komunitas BMI-SA sekaligus kuasa hukum keluarga almarhumah Nur Rohmi.

Kejanggalan saat proses pencairan klaim asuransi yang dilakukan di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang juga ditunjukkan oleh AB Rachman, Kepala BP3TKI. Alih-alih menjadi saksi proses pencairan asuransi, Kepala BP3TKI Semarang justru berpihak kepada Proteksi TKI dengan menyebut bahwa Permenakertrans No.01/2012 tentang Asuransi itu tidak ada dan klaim asuransi almarhumah Nur Rohmi sudah sesuai.

“BP3TKI Semarang memang tidak memahami kebijakan dan dasar hukum asuransi TKI ataukah sengaja membiarkan penipuan yang dilakukan Konsorsium Proteksi TKI. Lebih-lebih Kepala BP3TKI justru memberikan informasi publik yang sesat dengan menyebut bahwa Permenakertrans No.01/2012 tentang Asuransi itu tidak ada.” papar Abdul Rahim Sitorus, Koordinator Advokasi PSD-BM saat bertemu keluarga almarhumah Nur Rohmi di BP3TKI Semarang.

Menyikapi indikasi penipuan klaim asuransi yang dilakukan Konsorsium Proteksi TKI dan dibiarkan oleh Kepala BP3TKI Semarang, maka Komunitas BMI SA akan berkoordinasi dengan jejaring organisasi buruh migran guna melakukan proses hukum dan pengaduan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta.