Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
Jejaring pegiat buruh migran dari Seruni Banyumas, Jingga Media Cirebon, DPN SBMI, DPC SBMI Indramayu, Infest, SBMI Wonosobo, dan beberapa pegiat lainnya mengikuti lokakarya analisis hasil permintaan informasi di Ruang Rapat LPP Garden (06/06/2013). Sesi lokakarya dipandu Ari Sudjito, pegiat dari IRE Yogyakarta dengan membahas cara-cara advokasi berbasis data.
Menurut Ari Sudjito, proses permintaan informasi yang sudah dilakukan para pegiat buruh migran akan strategis jika mengerucut pada upaya advokasi kebijakan. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah garansi bagi masyarakat sipil, tinggal komunitas buruh migran mau memanfaatkan atau tidak?.
“Advokasi butuh mempertimbangkan kecenderungan, antisipatif, dan misi jangka panjang agar tidak selalu advokasi itu hanya dilakukan secara reaksioner, KIP itu garansi yang diberikan negara soal akses informasi, tinggal komunitas buruh migran mau memanfaatkan atau tidak?. dan tinggal bagaimana kesadaran individu untuk mendesak hak atas informasi digerakkan untuk menjadi kesadaran dan kebutuhan kolektif bagi buruh migran. Namun ingat, proses itu tidak bisa instan.” tutur Ari Sudjiito.
Advokasi berbasis data menjadi upaya penting bagi pegiat buruh migran, khususnya Tim KIP Buruh Migran, agar data-data yang terkumpul dari proses permintaan informasi publik bisa digerakkan ke arah advokasi kebijakan.
