* Berita

Perlu Kolaborasi Pemerintah dan CSO untuk Sediakan Informasi BMI

Author

FGD  Akses Informasi dan Akses Keadilan bagi Buruh Migran
FGD Akses Informasi dan Akses Keadilan bagi Buruh Migran

Dalam rangka penguatan akses informasi dan akses keadilan bagi pekerja migran Indonesia di negara penempatan, Infest Yogyakarta memprakarsai diskusi kelompok terarah (FGD). Acara yang dihadiri perwakilan dari PWNI BHI Kementerian Luar Negeri RI, KJRI Johor Bahru, KBRI Kuala Lumpur dan organisasi-organisasi pegiat buruh migran diadakan Senin-Selasa (18-19/9/2016) di Yogyakarta.

Sri Aryani, Expert Person Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) yang menjadi salah satu fasilitator menyampaikan bahwa seharusnya buruh migran mendapatkan informasi yang benar dan mudah diakses sebelum memutuskan untuk berangkat bermigrasi. Menurut Konvensi pekerja migran, CEDAW dan instrumen internasional lainnya, penyediaan informasi tetap menjadi kewajiban negara. Realitas yang terjadi di Indonesia, UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKILN malah memberikan porsi besar kepada agen perekrutan swasta untuk menyediakan informasi dan pelatihan.

“Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2012 pasal 33, informasi hendaknya diberikan secara cuma-cuma dan mudah dipahami oleh buruh migran dan keluarganya,” kata Sri Aryani.

Ia memberikan masukan agar pemerintah dan CSO berbagi peran dalam akses informasi. Pemerintah berperan memberikan sumber informasi resmi yang lengkap, mendistribusikan informasi sampai level unit pemerintah terendah, menyediakan informasi (tersedia setiap saat) dan mudah diakses. Sedangkan Civil Society Organization (CSO) menterjemahkan informasi resmi menjadi informasi yang mudah dibaca dan dipahami, menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Gitasari Widowati dari Perlindungan WNI BHI Kemlu memaparkan kondisi akses informasi yang ada di Kementerian Luar Negeri, salah satunya menyediakan platform untuk pemenuhan pelayanan informasi dalam berbagai bentuk.

“Kita mencari cara untuk memberikan informasi yang memberdayakan buruh migran agar mereka bisa melindungi mereka sendiri. Penyampaian informasi harus dilakukan cepat, tepat guna, biaya murah serta menggunakan cara sederhana,” ujar Gitasari.

Perwakilan KJRI Johor Bahru, Dania Soraya Yahya, mengaku bahwa KJRI Johor Bahru selama ini aktif memberikan informasi melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menginfokan tentang informasi yang berkaitan dengan buruh migran. Selain itu KJRI Johor Bahru juga datang ke kongsi-kongsi ataupun hostel buruh migran untuk sosialisasi.

Sesi kedua dari akses informasi peserta diajak untuk diskusi kelompok dengan membuat daftar informasi yang berguna bagi buruh migra. Kelompok satu menggolongkan jenis informasi berdasarkan prosedur dan kelompok dua mengelompokkan data keperluan untuk database.

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.