Selasa (19/7/2016) melalui sebuah pengumuman yang dimuat dalam website resmi http://www.kbrikualalumpur.org, KBRI Kuala Lumpur menegaskan tidak pernah terlibat dalam kegiatan Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia (YKKM). Dalam pengumunan tersebut disebutkan bahwa pengurus YKKM memang pernah melakukan kunjungan kepada Duta Besar RI pada bulan Mei 2016, namun kunjungan tersebut adalah kunjungan kehormatan (courtesy call) dan bukan bentuk persetujuan Duta Besar RI atas kegiatan YKKM.

Selama ini YKKM telah membuka pendaftaran warga asing tanpa majikan termasuk warga negara Indonesia dan menerbitkan Kartu YKKM dengan biaya tertentu. Terkait manfaat Kartu YKKM, KBRI Kuala Lumpur telah meminta konfirmasi dari Pengarah Penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan dijelaskan bahwa Kartu YKKM tersebut tidak terdaftar di JIM.

Pemegang Kartu YKKM tetap dikenakan hukuman jika terbukti melanggar peraturan imigresen Malaysia. KBRI Kuala Lumpur juga kembali mengingatkan kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dengan segala bentuk tawaran dengan janji-janji tertentu terkait keringanan ketentuan hukum di Malaysia dengan mengharuskan membayar sejumlah uang.

Apabila terdapat WNI atau buruh migran yang mengalami situasi di mana tidak terpenuhinya janji pihak tertentu setelah membayarkan sejumlah uang, harap segera melaporkannya kepada pihak berwajib dan KBRI Kuala Lumpur. Dino Nurwahyudin, Pejabat Konsuler KBRI Kuala Lumpur, ketika dikonfirmasi penulis, Selasa (19/7) meminta agar pengumuman ini disebarkan.

“(Pengumuman ini) betul. Tolong bantu sebarkan,” kata Dino Nurwahyudin Selasa (19/7) malam.