Menyikapi pemberitaan di beberapa media terkait dukungan TKI Taiwan terhadap Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI untuk maju ke Konvensi Calon Presiden 2014 yang akan digelar dua bulan lagi, kami dari ATKI Taiwan memohon pada media yang memberitakannya untuk segera mengklarifikasi. Catatan ATKI Taiwan pada 16 Juni 2013 tentang rapat akbar (seperti yang diberitakan), sangat berbeda jauh.
Sesuai dengan apa yang ada di lapangan saat itu, rapat akbar tersebut hanyalah acara panggung hiburan Nada dan Dakwah. Pesertanya pun hanya sekitar seratusan, sehingga apa yang tertulis di berita sangat tidak benar. Pada dasarnya, ATKI Taiwan tidak keberatan dengan pemberitaan macam itu, bila isi berita benar, tidak membohongi publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat mengecewakanl karena berita tersebut sangat jelas mengandung unsur kepentingan politik, dengan mengatasnamakan TKI Taiwan.
Selain itu ATKI juga menilai bahwa berita tersebut sangat jauh dari kenyataan yang ada, selain dukungan konvensi terhadap Jumhur Hidayat ataupun kesuksesan-kesuksesan program Jumhur Hidayat seperti yang disebut dalam pemberitaan adalah program online demi meminimalisasi dokumen palsu dan human traficking, padahal fakta yang kami alami di Taiwan, sistem online tidaklah berpengaruh sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian kasus human trafficking.
Online ataupun offline tetap saja, jika calo/broker atau sponsor PPTKIS bergentayangan ke desa-desa mencari Calon TKI dengan melakukan segala cara, termasuk memalsukan documen dan memasukan Calon TKI dalam perangkap mereka dengan dalih training ( padahal itu TKI dikurung ). Online pun sama saja, jika PPTKIS yang mendapat hak akses atas sistem, memasukkan data-data calon TKI yang telah mereka palsu (sampah pun diterima oleh sistem online).
Kebijakan Membuat TKI Kecewa
Terkait asuransi TKI, ATKI menilai banyak pelanggaran dalam kebijakan asuransi, TKI dipaksa membeli asuransi (meskipun sudah diasuransikan pengguna di luar negeri), TKI tidak diberi polis asuransi, sehingga tak akan bisa mengklaim asuransi mereka apabila mengalami musibah. Kalaupun pengurusan klaim meminta bantuan ke BNP2TKI, entah itu dalam pelaporan langsung ataupun melalui media call center (yang dibangga-banggakan Bapak Jumhur), tetap saja klaim asuransi berbelit-belit dan susah mencairkannya. Apabila klaim asuransi bisa cair, seringkali tidak sesuai dengan pertanggungan dari jenis resiko yang dijamin oleh konsorsiun asuransi TKI.
Terkait dengan perpanjangan paspor tanpa biaya, seperti ditulis dalam pemberitaan, gratis darimana?. Silahkan kawan-kawan media periksa di lapangan, berapa biaya yang di tanggung TKI Taiwan dalam memperpanjang paspor, yang resmi saja ada tarif yang dibebankan kepada TKI. Misal TKI yang perpanjang paspor, maka sesuai ketentuan KDEI Bagian Imigrasi disebutkan untuk foto biometric biaya Nt.200 (Rp.66.000,-) dan ditambah biaya ganti buku Nt.250 (Rp.83.000,-), itupun jika TKI datang sendiri ke KDEI tanpa agensi, di sisi lain, jika TKI membuat paspornya melalui agensi, biayanya “mencekik leher” para TKI, di daerah Taipei biaya Nt.3000 sampai Nt.5000 (1 sd 1,7 juta rupiah), belum lagi daerah pinggiran Taiwan, bisa Nt.5000 sampai Nt.10.000 per orang.
Apakah itu yang dinamakan gratis, seperti yang diberitakan?
Biaya Penempatan TKI Tujuan Taiwan:
Yang mana biaya penempatan sampai saat ini masih mencekik leher TKI, Calon TKI harus menanggung beban biaya penempatan setinggi langit, dengan potongan gaji perbulan hingga 9 bulan lamanya untuk pekerja sektor informal (PRT), dan dibayar secara tunai 38 juta sampai 60 juta untuk pekerja sektor formal (Pabrik), beban biaya ini ditentukan sepihak oleh PPTKIS/PJTKI di Indonesia dan pemerintah termasuk BNP2TKI membiarkan jerat hutang ini tetap dialami TKI.
Kami TKI di Taiwan sudah berupaya untuk melakukan beragam cara untuk menyampaikan suara kepada pemerintah Indonesia, agar biaya penempatan TKI tujuan Taiwan diturunkan dan disosialisasikan bahwa maksimal potongan gaji adalah 1 bulan gaji. Namun kami TKI di Taiwan hanya menemui jawaban yang sama (akan kita tindaki lanjuti dan akan saya revisi biaya penempatan TKI tujuan Taiwan). Apakah kita disuruh makan janji-janji, tiada bukti?
Re-Entry Hiring / tentang kenaikan gaji PRT :
Isu kenaikan gaji yang dinyatakan Jumhur Hidayat berasal dari hasil pembicaraan KDEI dengan TETO pada bulan Agustus 2012 di Bali, serta pertemuan Jumhur Hidayat dengan KDEI pada 14 Desember 2012 di Taipei. Adapun hasil pembicaraan tersebut antara lain: Gaji PRT Re-Entry dari NTD.15.840 (sekitar Rp.5.250.000,-) naik menjadi NTD 18,780 (sekitar Rp.6.200.000,-) yang dituangkan dalam perjanjian kerja, membuat Technical Arrangement untuk ABK dan penandatanganan, pemotongan gaji untuk biaya makan dihapuskan, verifikasi terhadap document penempatan harus dilakukan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, rekomendasi Job Order dari BNP2TKI akan dilaku secara selektif untuk kerja sektor konstruksi.
Ironisnya yang akan dibicarakan hanya gaji bagi pekerja yang memperpanjang kontrak secara kontrak mandiri (direct hiring). Sementara yang menggunakan agensi/PJTKI tidak bisa menikmati kenaikan gaji ini. Ide sepihak dari pemerintah Indonesia melalui KDEI dan BNP2TKI ini sangat meresahkan. Bagaimana tidak, untuk meyakinkan kenaikan gaji BMI harus diskusi dengan majikan, majikan kemudian harus mengadakan wawancara/interview dengan KDEI untuk pengurusan kontrak mandiri, hal ini bertujuan untuk meyakinkan kepengurusan tidak melalui agen, itu semua hanya harapan kosong saja.
Kami BMI membutuhkan perlindungan sejati, kami BMI membutuhkan bukti, bukan janji! Intinya adalah, semua yang ada dalam pemberitaan tersebut adalah bentuk kebohongan publik atas nama TKI Taiwan untuk kepentingan politik. Jadi ATKI Taiwan memohon dengan tegas terhadap media yang memberitakan tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran dari rilis berita tersebut!
Salam Juang! (Atin Safitri, Ketua ATKI-Taiwan)