Lain Vincent, lain pula Markus Lamen yang pernah menjadi salah satu buruh migran. Bagi Markus merantau adalah bagian dari mencari pengalaman dan modal ekonomi untuk kembali ke desa. Pengalaman kerja selama berada di Malaysia justeru menjadi salah satu bekal upaya membangun desa.

“Mantan perantau seperti saya ini biasanya punya banyak keterampilan yang kami dapat ketika di Malaysia. Ada yang terampil dalam beternak, tanam sayur, bisa kerja di bengkel meubel. Tapi di sini kami tidak punya cukup modal untuk bisa mulai usaha dengan keterampilan yang kami miliki. Banyak yang akhirnya kembali lagi ke sana”, ujar Markus.

Besarnya angka migrasi di Desa Lewohedo ternyata tidak ditunjang dengan sistem pengamanan lokal yang mengatur dan secara jangka panjang dapat memberikan perlindungan kepada buruh migran. Hal tersebut ditunjukkan dengan nihilnya peraturan desa (Perdes) yang mengatur migrasi dan perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya di tingkat desa.  Ketika dikonfirmasi soal ketersediaan peraturan desa tersebut, Kepala Desa Lewohedo mengakui kekosongan peraturan tingkat desa tersebut.

Ironis memang sebuah desa yang menjadi salah satu kantong buruh migran di Flores Timur, seperti Lawohedo tidak memiliki Perdes yang mengatur migrasi dan perlindungan warga yang bekerja sebagai buruh migran. Fenomena tersebut setali tiga uang dengan situasi perlindungan buruh migran di tingkat kabupaten. Hingga saat ini peraturan perlindungan buruh migran masih sebatas wacana yang belum kunjung menunjukkan titik terang perumusan dan pengesahan.

Idealnya, peraturan yang mengatur migrasi dan perlindungan buruh migran tersedia sejak tingkat desa hingga nasional. Proses migrasi yang selalu melibatkan pihak desa secara administratif perlu didukung dengan kekuatan payung hukum yang mengikat. Lawohedo adalah sebuah contoh desa migran yang tak memiliki Perdes migrasi. Tidak tertutup kemungkinan sama sekali masih banyak desa serupa Lawohedo di Kabupaten-Propinsi lain.