LOMBOK UTARA – Antisipasi terhadap praktik penipuan pengiriman tenaga kerja oleh Pelaksana Penempatak Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) illegal penting dilakukan. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Ketenagakerjaan (Dukcapilsosnaker) Kabupaten Lombok Utara saat ini menguatkan pengawasan terhadap keberadaan PPTKIS yang masuk di Lombok Utara. Hal lain yang terus dilakukan Dukcapilsosnaker Lombok Utara adalah pembinaan langsung kepada masyarakat.

Kepala Dinas DukcapilSosnaker Kabupaten Lombok Utara, Alwi  mengatakan, dari 164 PPTKIS yang resmi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya 10 PPTKIS yang terdaftar dan mengantongi ijin operasi, termasuk mereka yang memiliki kantor cabang di Lombok Utara. Beberapa PPTKIS yang lain tidak terdaftar dan diperkirakan masih banyak PPTKIS illegal yang bereaktivitas di Lombok Utara.

Hal tersebut semakin didukung dengan kecenderungan masyarakat (calon TKI) yang lebih memilih menggunakan jalur tidak resmi yang memang praktis.

Alwi menegaskan banyak tindak penipuan yang dialami para calon TKI Lombok Utara oleh PPTKIS yang tidak mengantongi ijin oprerasi. Pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan perizinan administrasi kepada calon TKI dan PPTKIS, terlebih setelah moratorium pemerintah dengan negara Arab Saudi dicabut.

Selain itu pihaknya bersama beberapa pemegang kebijakan lain, juga membentuk tim khusus yang memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja. Tim tersebut, selain melakukan pemantauan, juga melakukan pembinaan dan sosialisasi mekanisme menjadi tenaga kerja migran. (rasidibragi/ari)