Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian didasarkan pada laporan dan informasi. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) membedakan sumber pengaduan menjadi dua, yakni berdasar laporan dan berdasar informasi. Laporan atau pengaduan berasal dari korban, keluarga korban, maupun kuasa hukum korban. Sedangkan informasi berasal dari masyarakat, yaitu warga/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi terkait seperti Kemlu dan BNP2TKI, serta media baik cetak maupun elekronik.

Penanganan kasus di dalam negeri dilakukan oleh Mabes Polri bersama-sama dengan instansi terkait seperti Kemenkes, Kemensos, BNP2TKI, Kemenakertrans, Imigrasi dan Kemendagri. Sedangkan penanganan di luar negeri Polri melalui Divisi Hubinter Polri melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan RI di luar negeri. Di dalam hal ini Senior Liaison Polisi dalam penanganan TPPO termasuk dalam berkoordinasi dengan kepolisian setempat seperti misalnya koordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Setelah laporan polisi diterima, dianalisa, dan memenuhi unsur, laporan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Di dalam tahap ini pimpinan akan menunjuk personil untuk menindaklanjuti laporan polisi tersebut dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya penyidik akan memberitahu Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait waktu dimulainya penyidikan. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Penyidik memiliki kewajiban untuk menyampaikan perkembangan kasus kepada pelapor/pengadu secara berkala. Laporan dimulai dari tahap penilaian perkara sampai penyerahan berkas atau diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). Pelapor juga sebaiknya melakukan pemantauan tindak lanjut kasus TKI di kepolisian.