Jumhur Hidayat dipecat dari jabatannya sebagai Kepala BNP2TKI per (11/3) sesuai dengan SK Presiden nomor 39/M tahun 2014. Ia dipecat setelah selama tujuh tahun menjadi kepala badan.

Kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan eselon I disebut sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain diatur bahwa jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun (Tribunnews.com). Tetapi anehnya Jumhur Hidayat dapat menduduki jabatan lebih dari lima tahun.

Di masa Jumhur inilah KTKLN diberlakukan dengan berpegang pada UU no.39/2004 soal penerbitan KTKLN. Padahal Kemenakertrans pernah mengeluarkan surat yang isinya bahwa TKI cuti pulang tak perlu KTKLN. Namun saat BMI/TKI sampai di Imigrasi, tetap saja banyak penolakan karena BNP2TKI ternyata menyebar surat ke Imigrasi tentang pelarangan TKI terbang tanpa KTKLN.

Diturunkannya Jumhur memang salah satu tuntutan BMI/TKI, namun lebih dari itu pemecatan ini dimotifi oleh konflik politik dan bukan karena penderitaan yang dialami buruh migran serta bukan untuk membela buruh migran.

“Selama masih ada BNP2TKI, maka persoalan yang selama ini kita keluhkan tidak akan pernah berakhir, mungkin semakin lebih parah meskipun ganti pimpinan. Itu kenapa BNP2TKI harusnya dibubarkan saja,“ tutur Sringatin dari Jaringan BMI (JBMI).

Memang banyak sekali yang menghendari BNP2TKI dibubarkan saja karena selama ini bukannya membantu para BMI tapi justru membuat sulit dan menyengsarakan BMI. Banyaknya calo-calo yang berkeliaran juga karena adanya lembaga ini. Calo bahkan sepertinya memang direstui oleh BNP2TKI.

Contoh lain adalah soal terminal kusus TKI. Bagaimana seorang TKI saat pulang tidak diberi kebebasan dan diharuskan naik travel yang telah disiapkan dengan tarif selangit. Belum lagi sewaktu di jalan terjadi pemerasan oleh sopir travel. Ini bukan pelayanan dan perlindungan, tapi pemerasan halus yang sengaja diciptakan.

Sebenarnya pemecatan Jumhur ini sangat terlambat. Dan seharusnya BNP2TKI ini tak perlu ada karena kinerjanya dan kebijakannya selama ini banyak membuat geram para buruh migran di luar negeri.

Sementara itu pengganti Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI ialah Gatot Abdulah Mansyur, mantan duta besar RI di Riyadh Saudi Arabia. Peliknya permasalahan buruh migran di Saudi Arabia kiranya bisa menjadi ukuran seberapa jauh kinerja Gatot Abdulah, mulai dari penanganan overstay sampai Satinah BMI/TKI yang sebentar lagi akan dihukum mati. Tak banyak harapan untuk ketua yang baru, karena kebanyakan BMI menginginkan BNP2TKI dibubarkan, bukan diganti oleh pemimpin yang baru.