Sorry, this entry is only available in Indonesian.

KBRI Kuala Lumpur Malaysia menggelar sosialisasi program perekrutan kembali (re-hiring) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen di Malaysia (13/02/2016).  Alih-alih jadi solusi bagi TKI tanpa dokumen, Pemerintah Indonesia tidak berdaya dan tetap menyepakati penunjukan Syarikat Iman Sdn.Bhd sebagai pelaksana program re-hiring. Sosialisasi re-hiring oleh KBRI Kuala Lumpur pun terkesan hanya memaparkan bisnis Iman Sdn. Bhd.

“Iman itu agensi yang sifatnya komersil, membiarkan proses re-hiring tetap diurus Iman itu artinya membiarkan WNI jadi korban komersialisasi agensi di Malaysia,” tegas Wulan, salah satu TKI Malaysia saat mengomentari program re-hiring melalui sosial media.

Selain menjelaskan biaya, syarat dan tata cara mengikuti program ini, KBRI Kuala Lumpur sebagai perwakilan pemerintah RI juga menjelaskan pemerintah Malaysia telah menunjuk syarikat IMAN Sdn.Bhd sebagai pelaksana program perekrutan kembali pekerja asing dari Indonesia.

Pihak syarikat IMAN Sdn.Bhd yang hadir dalam acara tersebut mengatakan pelaksanaan program ini adalah keputusan Kementrian Dalam Negeri (KDN) Malaysia. Segala pertanyaan, bagaimana dan kenapa syarikat IMAN Sdn.Bhd yang ditujuk, dipersilahkan bertanya kepada KDN Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Wahyudi, perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang hadir di aula KBRI Kuala Lumpur siang tadi berpendapat bahwa rezim saat ini (rezim Jokowi-Jk) sepertinya masih menggunakan pola pikir (mindset) seperti rezim Soeharto dulu. Hal itu ditandai dengan tidak adanya proses partisipatif dari masyarakat sipil dalam membuat sebuah kebijakan.

“Masyarakat sipil tidak pernah dimintai masukan dan diajak untuk berkoordinasi sebelumnya. Tiba-tiba kita diminta ‘menelan’ kebijakan yang mereka buat sendiri. Suara penolakan komersialisasi pengurusan TKI tanpa dokumen dari pelbagai komunitas dan serikat TKI tak pernah didengar pemerintah. Akhirnya, forum ini pun tidak lebih dari sebuah komunikasi pemasaran syarikat IMAN Sdn.Bhd,” ujar Ridwan Wahyudi.

Sementara Samsudin Bin Taufik, perwakilan dari Dewan Perwakilan Luar Negeri Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (DPLN-SPILN) yang juga hadir di acara tersebut  berpendapat bahwa kecil sekali kemungkinan program ini akan berhasil. Meski sebenarnya program re-hiring ini diharapkan mampu menyelesaikan/mengurangi permasalahan TKI illegal di Malaysia.

“Program re-hiring ini adalah bisnis,” ujarnya singkat.