Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Konselor. Apa yang ada dalam pikiran Anda jika mendengar kata ini? Orang yang pintar, berpakaian rapi, intelektual dan berwibawa? Hal tersebutlah yang kemungkinan besar dipikirkan oleh banyak orang. Namun bagaimana jika konselor yang dipandang hebat itu adalah Buruh Migran Indonesia (BMI), yang notabene-nya berpendidikan rendah dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga? Jangan salah, di Hong Kong Anda akan dengan mudah menemukan konselor-konselor BMI.
Hong Kong memang dikenal sebagai negara yang memberikan kebebasan penuh berorganisasi bagi buruh migran. Maka tidak mengherankan, bila beragam organisasi atau paguyuban dapat ditemui dengan mudah di sini. Mulai dari organisasi buruh, keagamaan, kesenian, kepenulisan ataupun kesehatan. Tapi apa iya, BMI bisa menjadi konselor?
Pertanyaan di atas, tentu akan diajukan oleh banyak orang. Meski Hong Kong memiliki sistem perlindungan buruh migran yang lebih baik dari negara lain, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan seputar buruh migran. Beberapa permasalahan tersebut biasanya menyangkut agen maupun majikan. Persoalan buruh migran yang cukup kompleks ini, tentu tidak semuanya dapat ditangani oleh KJRI. Itu sebabnya banyak sekali BMI bermasalah yang memilih organisasi sebagai pendampingnya.
Lalu dari mana kawan-kawan BMI ini belajar menjadi konselor? Ada sebuah kutipan menarik yang patut untuk diamini. “Konselor yang handal adalah Ia yang lahir dari masalah dan dibesarkan oleh masalah, bukan dari teori,” kata Eny Lestari, Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI).
Kebanyakan BMI yang menjadi konselor, sebelumnya pernah mengalami kasus, baik dengan majikan, agen atau bahkan berhadapan dengan polisi. Pengalaman-pengalaman pahit itulah yang menggerakkan naluri mereka untuk bangkit dan belajar. Mereka memulai tahap demi tahap, dengan belajar memahami hukum perburuhan di Hong Kong, sampai menangani kasus. Mereka berharap, apa yang pernah mereka alami tidak terjadi kepada teman-teman sesama BMI.
Kemampuan dan ketulusan mereka menjadi konselor BMI tentu patut untuk diapresiasi. Sayangnya, KJRI sebagai lembaga pemerintah justru tidak memberikan perhatian khusus. Seharusnya, dengan keberadaan konselor-konselor BMI, tugas KJRI bisa lebih terbantu. Menurut salah seorang kawan BMI yang cukup lama menjadi konselor, hanya baru-baru ini saja KJRI mengundang untuk berdiskusi dan berdialog. Sebelumnya tidak pernah. Ini pun sifatnya tertutup dan peserta terbatas dari kalangan tertentu saja.
Kawan-kawan konselor BMI justru mendapatkan arahan dan perhatian dari MFMW (Mission For Migrant Workers). Sebuah organisasi non pemerintah yang peduli terhadap isu seputar buruh migran. MFMW ini didirikan dan dikembangkan oleh orang berkebangsaan Filipina. Nah, jika orang Filipina saja peduli dan mau membantu memberikan dukungan serta edukasi kepada kawan-kawan BMI, mengapa KJRI justru terlihat enggan mencerdaskan BMI?
