Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.

Minggu (16/03) bertempat di Politechnic Univercity, Hung Hom, Hong Kong, diadakan sebuah seminar mengenai pemilu dan debat caleg. Acara ini diselenggarakan oleh Komite Pendidikan Pemilu Bagi BMI Hong Kong dan Macau. Ada beberapa caleg dari berbagai partai yang hadir selain juga ada panelis utama seperti Fahmi Panimbang (AMRC), Sring Atin (JBMI dan IMWU), Answer Styannes (AHRC), Romo Paulus Waris Santoso (KKI).

Diselenggarakannya acara ini membuat BMI/TKI sedikit banyak tahu tentang dunia politik dan rekam jejak partai politik peserta pemilu. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, debat caleg dilakukan di luar negeri tanpa dukungan pemerintah dalam hal ini KJRI Hong Kong karena semuanya murni atas inisiatif dari para BMI yang ada di Hong Kong.

Bimbang dan bingung, itulah perasaan para rakyat dan juga buruh migran. Bimbang kalau tidak menggunakan kertas suara nanti bisa jadi disalahgunakan. Bingung, mau pilih partai atau caleg yang mana sedangkan rasa apatis terhadap partai dan politikus sangat terasa. Bukan saja apatis, tapi sudah anti terhadap keduanya.

Perlu ditekankan bahwa acara seminar pemilu dan debat caleg ini bukan bertujuan untuk memilih atau memihak salah satu caleg, sama sekali bukan. Jaringan BMI yang menjadi penyelenggara acara ini ingin buruh migran paham dan tahu soal visi misi para caleg dari dapil Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang mana suara dari luar negeri larinya akan ke sana.

Saat panelis mengajukan pertanyaan dan memberi waktu para caleg untuk menjawab, para audiens menyimak dengan seksama penuturan para caleg. Ada yang tersenyum, ada yang diam khusuk menyimak, ada yang geleng-geleng kepala, ada yang nyengir pertanda tak paham. Giliran waktu para audiens diberi kesempatan untuk bertanya. Beberapa pertanyaan sangat berbobot tapi sayangnya jawaban dari para caleg juga tidak memuaskan. Antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan itu sedikit gambaran bahwa mereka tidak mampu mendengarkan dengan baik.

“Dari sini kita bisa lihat, ini bisa jadi gelagat kalau nanti mereka juga tidak bisa mendengarkan aspirasi rakyat, mereka hanya mendengarkan kemauannya sendiri,” tutur Romo Waris, salah satu panelis.

Caleg dan Buruh Migran
KTKLN, outsourching, UU no.39/2004 masih menjadi perdebatan sengit diantara para caleg. Janji menghapus KTKLN, merevisi UU, meningkatkan pelayanan serta perlindungan dan lain-lain diperdebatkan dalam dialog kali ini. Tapi sayangnya tidak ada caleg yang membahas soal lapangan kerja di dalam negeri dengan gaji yang memadai sehingga tak perlu kaum perempuan jauh-jauh pergi ke luar negeri.

Semuanya tahu bahwa akar permasalahan buruh migran justru ada di dalam negeri yakni sejak masih proses awal sewaktu di Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia menjadi pengirim tenaga kerja ke luar negeri, tetapi berbicara soal pelayanan dan perlindungan hanyalah slogan semata, manis di awal kenyataannya selalu pahit akhirnya.

Buruh migran di luar negeri tersebar di 142 negara dengan total 6,5 juta jiwa. Tahun 2006-2012 sebanyak 4 juta jiwa berstatus ilegal. Para BMI ini berasal dari 392 kabupaten atau kota dan tahun 2013 jumlah pengiriman dari buruh migran sebanyak 81 trilyun lebih. Angka yang sangat fantastis. Benar memang kalau pengiriman BMI menduduki nomor 2 setelah SDA kita. Namun, perlu kita garis bawahi, bahwa warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 90% menjadi pekerja rumah tangga (PRT) dan sebanyak 76% adalah perempuan.

Permasalah buruh migran di luar negeri begitu komplek. Dan dari periode-periode pemilu sebelumnya, para caleg pun menebar janji yang kurang lebih isinya sama dengan para caleg dalam pemilu tahun ini. Janji caleg yang sudah 2 atau bahkan 3 periode duduk di parlemen saja tak pernah ada buktinya, tak ada tindak lanjutnya, lalu bagaimana para buruh migran ini bisa yakin akan janji manis yang kembali ditebar oleh para caleg peserta pemilu tahun ini.

Pada akhirnya semua kembali kepada pemilih. Seperti yang dijelaskan oleh Fahmi Panimbang, salah satu panelis, bahwa GOLPUT atau memilih itu adalah HAK setiap warga, tidak ada aturan halal dan haram. Pilihlah wakil yang menurutmu sesuai dengan aspirasimu. Pemilu di Hong Kong akan dilaksanakan pada Minggu (30/4) karena menyesuaikan dengan hari libur BMI dan bertempat di lapangan Victoria Park. Bagi yang tidak kebagian kertas suara, bisa langsung datang ke lapangan dengan membawa KTP. Sudah siapkah Anda mengikuti pesta demokrasi tahun ini? Siapapun yang Anda pilih, biarlah itu menjadi rahasia Anda.