Minggu (06/11/11), Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan berdialog dengan empat puluh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di gedung University Hsih Shin, 110 Line 1, Sec 1 Mu-Cha. RD Taipei, ROC Taiwan. Dialog tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi TKI Taiwan.

Harmen Sembiring, Kepala KDEI Taipei yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Atin Safitri, Ketua ATKI Taiwan. Rudi (29), wakil ATKI Taiwan sekaligus moderator diskusi kemudian membuka pembicaraan dengan mempertanyakan kebijakan foto biometrik dan sidik jari untuk pembuatan paspor.

Kebijakan tersebut mewajibkan calon TKI membayar biaya sebesar 300 Dollar Taiwan (NT$) untuk pengganti buku paspor dan NT$ 250 untuk foto biometrik. Jika ditotal maka TKI Taiwan harus membayar NT$ 550 atau sekitar Rp.170.000,-. Menurut Rudi (29), wakil ATKI Taiwan, selain menghadapi biaya pembuatan paspor, TKI Taiwan juga dihadapkan pada fenomena dokumen dan gaji yang ditahan oleh agensi dan majikan.

Menurut Agus Wahyono (29) untuk menjadi TKI di Taiwan, calon TKI paling tidak harus mengeluarkan uang dari hingga 37 juta rupiah, tidak jarang ada juga yang harus membayar hingga hingga 50 juta rupiah untuk biaya penempatan kerja. Padahal biaya yang dikeluarkan BNP2TKI rata-rata hanya 17 juta rupiah.

“Biaya penepatan bekerja Taiwan sampai saat ini masih menjadi momok bagi calon TKI Taiwan yang akan bekerja di sektor formal maupun informal ” tutur Agus Wahyono, salah satu TKI Taiwan.

Persoalan lain turut disampaikan Irman (27), lelaki yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan, menurutnya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) kerap meminta uang jaminan pada calon TKI, namun jaminan tersebut tidak dikembalikan meskipun TKI yang bersangkutan telah menjalani masa kerja sesuai sesuai perjanjian pengembalian uang jaminan.

Sekian banyak persoalan yang disampaikan TKI Taiwan ditanggapi oleh KDEI sebagai lembaga yang menjadi wakil pemerintah Indonesia di Taiwan dengan datar dan terkesan tidak memuaskan TKI yang hadir. “KDEI itu hanya mengurus persoalan yang terjadi di Taiwan, bukan permasalahan dari Indonesia dan PPTKIS di sana” tutur Harmen Sembiring, Kepala KDEI Taipei.