Minggu 25/5/2014, Gabungan Organisasi Buruh Migran Indonesia Taiwan (Gorbumita), mengadakan dialog dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) serta BNP2TKI. Acara dibuka dengan nyanyian kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan panitia serta sponsor acara, dan pembacaan puisi.

Dalam acara yang disponsori oleh majalah Holiday tersebut Kepala KDEI tidak hadir karena sedang ada acara mobile service di Ilan. Selain itu wakil kepala KDEI juga tak bisa hadir karena menghadiri acara Kedutaan Afrika di Taiwan. Sedangkan dari BNP2TKI ada Dwi Anto dan Norman dalam perwakilan dialog interaktif tersebut.

Dwi Anto dari BNP2TKI mengawali dialog interaktif dengan pemaparan BMI/TKI di sektor formal. Biaya resmi penempatan TKI formal adalah 23 juta, tetapi diakuinya yang terjadi di lapangan biaya penempatan jauh lebih besar daripada itu.

“Penempatan mahal karena ada jual beli job, jika pabrik di Taiwan membutuhkan pekerja, maka oknum di pabrik itu menjualnya pada agensi. Selanjutnya agensi menjual ke PJTKI dan PJTKI menjualnya pada calon TKI,”ujar Dwi Anto.

Menurut Dwi Anto proses penempatan akan diusahakan P to P atau privat to privat. Pekerja akan dihubungkan langsung dengan majikan tanpa agensi, sehingga proses migrasi lebih pendek. Selain itu juga akan diberlakukan direct hiring formal seperti negara lainnya. Penempatan TKI di sektor informal belum masuk dalam UU pokok ketenagekerjaan Taiwan, jadi semua tergantung kesepakatan bersama antara pekeja dan majikan, baik masalah gaji atau hari libur.

KDEI menghimbau pada semua majikan untuk menaikkan gaji pekerjanya sama dengan sektor formal yakni sebesar 19047, jika majikan mau, jika tidak mau tidak apa-apa. Jika pekerja informal tidak mendapatkan hari libur bisa menghubungi Dwi Anto (0970 984 414) atau Norman (0979 249 982) untuk dimintakan hari libur. Pun demikian jika ada yang dipulangkan karena meminta hari libur bisa lapor pada kedua perwakilan BNP2TKI tersebut.

Di sektor ABK pelaut, Dwi Anto mengungkapkan bahwa KDEI akan menutup job LG dan selama ini KDEI tidak pernah mengendors job LG. Mengenai kasus penghapusan uang makan akan terus diusahakan selesai.
“Saat ini ada 12 agensi yang ditunda pelayanannya karena masih memotong uang makan dan ada 14 agensi yang sudah tidak lagi memotong uang makan,”ucap Dwi.