Dalam salah satu group Whatsapp yang buat oleh SBMI Hong Kong, ditemukan sejumlah pengaduan tentang Kredit Usaha Rakyat untuk Tenaga Kerja Indonesia (KUR TKI). Pasalnya program yang dibuat untuk meringankan pembiayaan penempatan TKI ini ternyata pada praktiknya lebih mahal daripada pembiayaan di luar KUR TKI.
Seperti yang dikeluhkan oleh DY, BMI asal Kabupaten Ngawi, ia mengeluhkan besaran potongan gaji yang diterimanya melalui mekanisme KUR TKI, yakni HKD 2908 x 6 bulan= HKD 17.448, sementara potongan gaji diluar KUR TKI hanya HKD 2145 x 6 bulan=HKD 12.870.
Dari informasi itu SBMI Hong Kong untuk sementara menyimpulkan ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan KUR TKI, antara lain :
- Besaran pinjaman berbeda dengan ketentuan peraturan menteri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 98/2002 menetapkan biaya penempatan TKI Hongkong sebesar Rp 14.780.400. Jika fee PJTKI dihapus sebagaimana amanat Permenaker No 22/2014, seharusnya besaran pinjaman hanya Rp 10.666.400, sementara pinjmanan KUR TKI Rp 15.000.000, dan penerimanya adalah PJTKI/PPTKIS.
- Dalam pembayaran, hutangnya kepada Bank BRI tetapi pembayaran melalui jasa keuangan swasta bernama HS Finance (Heisei Finance&Credit. Co. Ltd), padahal di Hong Kong ada unit Bank BRI;
- Potongannya sebesar HKD 2908 x 6 bulan= HKD 17.448 setara dengan Rp 30.201.556. Sementara yang tidak menggunakan KUR TKI, potongannya hanya HKD 2145 x 6 bulan=HKD 12.870 setara dengan Rp 22.277.282.
Elis Susandra Ketua SBMI Hong Kong mencatat ada 4 pengaduan overcharging melalui mekanisme KUR TKI. Menindaklanjuti persoalan tersebut ia telah mengadukan persoalan ini kepada para pemangku tanggung jawab, antara lain KJRI, Labour Departement, dan Employment Agencies Administration (EAA).