Keterhubungan, bagi peran, visi dan sumber daya bersama, serta kerja berjangka panjang, merupakan prasyarat sebuah jaringan kerja. Demikian salah satu topik diskusi dalam pertemuan koordinasi jejaring buruh migran di Penginapan Pondok Tingal Magelang (14/3/2015). Pertemuan yang digelar Infest Yogyakarta tersebut dihadiri Komunitas Buruh Migran Indonesia-Saudi Arabia (BMI-SA), IFN Singapura, Pertimad (Tim Serantau) Malaysia, Pena Desa dan Seruni Banyumas, DPN SBMI, SBMI Banyuwangi, SBMI Indramayu, Jingga Media Cirebon, Jaringan PSD-BM, serta Savitri dan  Hariyanto mewakili Jaringan Buruh Migran (JBM).

“Diskusi ini mempertemukan irisan kerja dan kolaborasi antar organisasi buruh migran baik di negara penempatan, di pusat (Jakarta), dan di daerah asal BMI yang butuh terus diperkuat, lebih-lebih di tahun ini (2015) DPR akan membahas Revisi UU 39/2004 tentang PPTKILN,”papar Muhammad Irsyadul Ibad, fasilitator kegiatan.

Kegiatan koordinasi jejaring buruh migran juga menghadirkan Farid Hadi, pegiat isu desa untuk berbagi pengetahuan, bagaimana pegiat isu desa mengawal RUU Desa. Pengalaman gerakan masyarakat dalam mengawal undang-undang desa, khususnya tentang bagaimana mempertemukan dan berkolaborasi antar jejaring.

“Pengalaman gerakan masyarakat dalam mengawal RUU Desa dapat dijadikan pembelajaran bagi jejaring buruh migran, tiap organisasi buruh migran memiliki cara kerja dan gaya berorganisasi masing-masing, namun bukan berarti tidak bisa bertemu secara substansi yakni demi perlindungan buruh migran, sehingga kerja kolaborasi sangatlah dibutuhkan dalam mengawal revisi UU39/2004,” papar Hariyanto, Koordinator Pokja Legislasi (pengawalan RUU PPILN), Jaringan Buruh Migran (JBM).

Melalu kegiatan koordinasi juga dipetakan fokus kerja masing-masing organisasi, apa kebutuhannya, serta pada aspek apa bisa berkolaborasi (beririsan kerja), dan bagaimana kolabarasi bisa dilakukan dalam jangka panjang.