Mengingat pengalaman tahun 2013 lalu, di bulan puasa dan setelah lebaran banyak terjadi pencekalan di bandara terhadap TKI cuti atau yang memperpanjang kontrak karena mereka tak miliki KTKLN. Data yang dikumpulkan Jaringan Hapus KTKLN, TKI yang dicekal keberangkatannya karena tak miliki KTKLN ada 200 orang. Pencekalan TKI terjadi di bandara Soekarno Hatta, Husein Sastra Negera, Ahmad Yani, Adi Sucipto, dan Juanda. Sedangkan pencekalan paling banyak terjadi ada di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.

Mengingat hal tersebut, Solidaritas Perempuan dan DPN SBMI mengadakan pertemuan guna membahas persiapan maraknya pencekalan BMI/TKI jelang puasa dan lebaran. Andriyeni pegiat Solidaritas Perempuan mengatakan berdasarkan UU 39 tahun 2004 tentang PPTKILN dan Permenakertrans nomor 4 tahun 2013 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja, dapat dikasifikasikan menjadi dua, KTKLN wajib bagi TKI yang baru dan tidak wajib bagi yang cuti atau perpanjangan kontrak.

Ditambahkan Yeni, beberapa maskapai penerbangan internasional diduga juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena selau menanyakan KTKLN bagi semua TKI tanpa memperhatikan apakah mereka TKI baru, cuti, atau perpanjang.

“Apa kewenangan mereka mempertanyakan KTKLN, kalau nanya tiket wajar. Jika ditilik dengan kacamata UU perlindungan konsumen, setiap konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, pelayanan buruk terhadap konsumen berakibat hukum,” tegas Yeni.

Hariyanto pegiat DPN SBMI yang aktif mendampingi buruh migran mengaku sangat menyesalkan tindakan pencekalan. Banyak BMI perempuan dari berbagai daerah yang jadi stres akibat pencekalan itu.

“Ada hak yang terlanggar (hak mendapat pekerjaan layak) jika maskapai, petugas bandara, petugas imigrasi, petugas BP3TKI berani mencekal BMI/TKI tanpa KTKLN,”ujar Hariyanto.

Dari diskusi tersebut dihasilkan beberapa poin, antara lain adanya pembagian tugas antara organisasi buruh migran di luar dan di dalam negeri. Seperti pendataan mereka yang akan pulang karena cuti, mengecek kelengkapan dokumen, melakukan dengar pendapat dengan intansi terkait, melakukan pengawalan, membuat posko dan layanan hotline. Kerja bersama jejaring ini sudah disepakati beberapa organisasi, seperti Pusat Sumber Daya Buruh Migran, Infest Jogja, IMWU Macau, dan Buruh Migran Saudi Arabia.

Identifikasi kasus pencekalan buruh migran di bandara karena tak miliki KTKLN :

1. Banyaknya kasus pencegahan BMI Cuti/perpanjangan karena KTKLN, dilakukan oleh petugas Maskapai Penerbangan
2. Kasus terjadi sebelum dan setelah lebaran
3. Ada kasus BMI lalai tak membawa KTKLN karena terlalu banyak dokumen yang harus dibawa
4. Adanya penerbitan KTKLN dobel oleh counter validasi KTKLN BNP2TKI
5. Adanya biaya penerbitan ulang KTKLN sampai 100 Dolar atau setara sejuta lebih
6. Pendamping tidak bisa masuk ke Bandara
7. Pembuatan posko di Bandara Soetta harus ada rekomendasi dari BNP2TKI. Biaya akomodasi untuk pendamping dan buruh migran di posko dan transportasi
8. Persoalan kontrak kerja, ada BMI yang memperpanjang tapi tidak mempunyai kontrak kerja yang diketahui Perwakilan
9. Ada BMI yang tidak jujur terhadap pendamping seperti dokumen persyaratan
10. BMI Macau kesulitan akses perpanjangan karena tidak ada perwakilan
11. BMI tidak percaya diri ketika ditanya kepemilikan KTKLN oleh petugas maskapai