Terkait jawaban atas permintaan informasi yang dilayangkan oleh Jingga Media kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), beberapa aktivis Buruh Migran meragukan jawaban yang telah diberikan. Beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh Jingga Media juga dijawab cukup singkat dan tidak mendetail.
Manajer Program Women Crisis Center, Mawar Balqis Sri Sunani mengaku masih ragu terhadap jawaban dari Kemenakertrans terkait pertanyaan kepemilikan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) oleh anggota DPR RI dan DPRD. Menurut Sunani, pertanyaan tersebut memang sengaja dititipkan olehnya kepada pegiat Jingga Media untuk dimasukkan dalam draft permintaan informasi yang akan dilayangkan pada Kemenakertrans. Pertanyaan tersebut timbul karena dirinya merasa yakin ada anggota DPR RI ataupun DPRD yang memiliki PPTKIS.
“Saya ragu dengan jawaban yang diberikan oleh Kemenakertrans pada tim Jingga Media tentang Kepemilikan PPTKIS oleh anggota Dewan. Saya yakin ada anggota Dewan atau kerabat dari staf Kemenakertras yang memiliki PPTKIS,” ujar Sri.
Ia juga menambahkan, pertanyaan seperti ini perlu disampaikan karena banyak PPTKIS yang seakan-akan kebal hukum. Padahal banyak kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan buruh migran itu sendiri.
“Kalau yang memilikinya punya kedudukan, sering sekali banyak kasus yang tidak dibeberkan. Kalau saja data kepemilikan itu kita terima, kita akan lebih tahu siapa dibalik pemilik PPTKIS tersebut,” pungkas Sri.
