Menjelang penghujung 2012, Yayasan Tifa menggelar pertemuan jejaring organisasi buruh migran di Puri Casablanca (20/12/2012). Pertemuan ini dalam rangka mempertemukan peluang kerja kolektif antar organisasi mitra Yayasan Tifa di Program Buruh Migran. Beberapa organisasi yang hadir antara lain Seruni Banyumas, SBMI Banyuwangi, LAKPESDAM NU Cilacap, JARI PPTKILN, OnTrack Media, Infest, ADBMI, Koslata, Rumah PK, Kapal Perempuan, Peduli Buruh Migran (PBM), Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), Migrant Center, Karsa, FORKABUMI, WCC Balqis, dan perwakilan kampus UNPAS.
Pertemuan jejaring organisasi masyarakat sipil tersebut, selain membicarakan kerja masing-masing organisasi, juga memetakan pelbagai temuan fakta persoalan BMI, peluang ruang kerja kolektif, dan kemungkinan tantangan perlindungan buruh migran di dua hingga tiga tahun ke depan.
Fathulloh dari Infest, mewakili Pusat Sumber Daya Buruh Migran menyampaikan bahwa kerja berjejaring membutuhkan prasyarat alat dan sumber daya yang bisa digunakan bersama. Sumber daya infrastruktur media berupa portal www.buruhmigran.or.id harus dimaksimalkan organisasi buruh migran untuk mendukung pelbagai kerja advokasi dan kampanye mereka.
“Selain membicarakan kerja berjejaring, dalam peserta dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pelbagai masukan, kritisan, dan gagasan mereka terhadap draft RUU PPILN yang akan dibahas di DPR-RI,” tutur Stanley, pegiat hak asasi manusia yang menjadi fasilitator kegiatan ini.
Renata dari Yayasan Tifa di akhir sesi pertemuan hari pertama menyampaikan pokok kerja Tifa terkait isu buruh migran di tahun 2013 akan fokus pada gagasan persoalan migrasi dan pembangunan (Migration and Development). Yayasan Tifa juga berencana mempertemukan organisasi buruh migran di Indonesia dengan pelbagai perwakilan lembaga pemegang kebijakan terkait isu buruh migran. Persiapan rencana pertemuan tersebut dilakukan dengan membentuk semacam kelompok tugas (Task Force) yang akan mengumpulkan lembar fakta persoalan BMI dari pelbagai organisasi mitra Tifa.
beberapa organisasi seperti Seruni Banyumas, SBMI Banyuwangi, LAKPESDAM NU Cilacap, JARI PPTKILN, OnTrack Media, Infest, ADBMI, Koslata, Rumah PK, Kapal Perempuan, Peduli Buruh Migran (PBM), Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), Migrant Center, Karsa, FORKABUMI, WCC Balqis, dan perwakilan kampus UNPAS.
Pertemuan jejaring ini, selain membicarakan kerja masing-masing organisasi, juga memetakan pelbagai temuan fakta persoalan BMI, peluang ruang kerja kolektif, dan kemungkinan tantangan perlindungan buruh migran di dua hingga tiga tahun ke depan.
“Selain membicarakan kerja berjejaring, dalam pertemuan ini akan dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pelabagai masukan, kritisan, dan gagasan mereka terhadap draft RUU PPILN,” tutur Stanley, pegiat hak asasi manusia yang menjadi fasilitator kegiatan ini.
Yayasan Tifa sebagai lembaga donor menyampaikan pokok kerja mereka terkait isu buruh migran di tahun 2012 akan fokus pada gagasan persoalan migrasi dan pembangunan (Migration and Development). Yayasan Tifa juga merencanakan mempertemukan organisasi BMI dengan pelbagai perwakilan lembaga pemegang kebijakan terkait isu buruh migran. Persiapan rencana pertemuan tersebut dilakukan dengan membentuk semacam kelompok tugas (Task Force) yang akan mengumpulkan lembar fakta persoalan BMI dari pelbagai organisasi mitra Tifa.