Pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama ATKI dengan Asia Pasific Mission for Migrant (APMM)  tersebut, juga diikuti perwakilan pekerja migran dari Filipina.  Pelatihan dipandu oleh Mr.Butch, perwakilan dari APMM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegiat organisasi buruh migran di Taiwan dalam hal advokasi dan lobi untuk kerja-kerja perlindungan buruh migran di Taiwan.

ATKI Taiwan yang didirikan pada 20 Desember 2009 merupakan bentuk yang lebih rapi dari Lembaga yang sebelumnya bernama Persatuan BMI Tolak Overcharging (biaya yang berlebihan) di Taiwan (Pillar) yang didirikan pada 1 Maret 2009 adalah wadah berkumpul bagi pekerja migran Indonesia.

Saat ini persoalan terkait perlindungan dan pemenuhan hak hak-hak Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan masih banyak yang harus diperjuangkan. Mulai dari besarnya biaya penempatan, hak libur yang belum diterima secara merata oleh pekerja migran, gaji dan dokumen yang ditahan agensi, permintaan pekerjaan (job order) yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, dan pelbagai kasus lainnya, merupakan contoh dari sekian banyak persoalan yang harus diperjuangkan pekerja migran Indonesia di Taiwan.Peserta pelatihan juga belajar bagaimana strategi organisasi pekerja migran dalam menuntut dan memperjuangkan hak pekerja migran. Strategi berdemonstrasi, berdialog, dan menggelar sebuah konverensi atau pertemuan antar jaringan organisasi pekerja migran.

“Setelah pelatihan tersebut kami akan menyusun rencana strategis untuk enam bulan ke depan, misalnya terkait biaya penempatan, kami akan menggelar diskusi sesama organisasi pekerja di Taiwan, mengumpulkan data, menggalang aspirasi dan keterlibatan lebih luas TKI di Taiwan, kemudian kami akan menggelar demonstrasi di tempat-tempat strategis” tutur Atin Safitri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Trenggalek Jawa Timur yang juga aktif di ATKI Taiwan saat diwawancarai redaksi buruhmigran.or.id.

Melalui pelatihan tersebut Atin Safitri beserta pegiat ATKI Taiwan lainnya mengharapkan , baik Pemerintah Indonesia maupun Taiwan segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga, serta bersikap tanggap atas setiap persoalan yang muncul disekitar buruh migran.