Category Archives: Layanan Publik
Tiga Tahun UU KIP, Dinsosnakertrans Belum Miliki PPID
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP ) nomor 14 tahun 2008 disahkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku pada 30 April 2010. Artinya, sejak tanggal tersebut sudah seharusnya badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Continue reading
Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong Abaikan UU KIP?
Dari sikap Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong, publik bisa melihat, jika secara prosedural yang diatur di UU KIP saja permintaan informasi TKI mereka abaikan, bagaimana dengan hak informasi TKI yang seharusnya diberikan tanpa diminta?, lebih jauh, jika kedua lembaga tersebut tertutup, maka jangan salahkan publik, jika menaruh ketidakpercayaan (distrust) atas berbagai kinerja perlindungan terhadap TKI. Continue reading
KJRI Hong Kong Mengelak Rekaman Pelayanan Buruk TKI
jika Bambang Susanto menolak mengakui bahwa suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya, maka akan muncul pertanyaan apakah mungkin ada petugas lain dengan nama sama (Bambang Susanto) sehingga pada tanda nama di baju dan meja tertulis nama yang sama?. Continue reading
Drama KJRI Hong Kong di Koran Suara
Masih ingat dengan rekaman suara pelayanan dan sikap buruk salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong terhadap seorang Buruh Migran Indonesia (BMI) yang sedang mengadukan permasalahannya?. Setelah rekaman suara diunggah di Youtube, bukan perbaikan kinerja yang dilakukan, KJRI Hong Kong justru melakukan pemanggilan dan menyudutkan pegiat ATKI Hong Kong di media. Continue reading
Disnakertrans Daerah Belum Siap Laksanakan KIP
Jingga Media sebagai Pusat analisis data dan pengembangan media komunitas, mengajukan permintaan data terkait dengan buruh migran asal Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan dengan menggunakan dasar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008. Continue reading
Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah
Sejak Tahun 2010 hingga saat ini, banyak terjadi kasus di pelbagai embarkasi keberangkatan internasional, pejabat atau petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan TKI ke luar Wilayah Indonesia semata-mata karena tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Continue reading
Maksimalkan UU KIP Bisa Perkuat Posisi BMI
Semakin banyak BMI yang memaksimalkan keberadaan UU KIP, maka permindungan terhadap BMI dan keluarganya pun lebih terjamin. Maka dari itu, acara konferensi pers tersebut memiliki harapan besar, agar seluruh BMI di penjuru dunia tidak takut untuk melayangkan surat permintaan informasi kepada badan publik.
Continue reading
BP3TKI Belum Jelaskan Hasil Pengawasan PPTKIS di Yogyakarta
Senin, 18 Maret 2013 Infest Yogyakarta yang terlibat dalam Tim Permintaan Informasi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) mendatangi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta. Meskipun sebagian besar permintaan informasi sudah diberikan, namun permintaan dokumen hasil pengawasan PPTKIS di Yogyakarta belum diberikan. Continue reading
Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN
Kunjungan Tim Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta, pada Senin lalu (8/3/13) sempat menjadi perhatian beberapa petugas. Hal ini terjadi lantaran dua orang Tim PSD-BM mengunjungi ruang pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Continue reading
Akses Informasi Macet, BMI Berhak Surati Badan Publik
Melalui ketentuan di UU KIP, baik BMI, keluarga, atau pegiat organisasi BMI berhak meminta informasi. Prinsipnya setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), kalau pun belum, sesuai UU KIP, tidak ada alasan bagi badan publik untuk menolak atau tidak melayani permohonan permintaan informasi dari masyarakat. Continue reading
