Category Archives: Layanan Publik

Butuh Peran Desa untuk Lindungi TKI (1)

Calon TKI yang sebagian besar berasal dari desa, tidak memiliki informasi resmi yang bisa digunakan untuk perbandingan dengan informasi dari PJTKI/PPTKIS, calo, atau sponsor. Ketidaktahuan calon TKI dikarenakan mereka tidak memiliki akses informasi yang bisa menjadi rujukan. Desa sebagai gerbang pertama bagi warganya yang hendak bekerja sebagai TKI, selama ini masih berada pada posisi yang lemah dalam pengawasan dan perlindungan warganya. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Kontributor, Layanan Publik | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mahkamah Agung Balas Surat Tak Sesuai UU KIP

Mahkamah Agung membalas surat permohonan tersebut lebih dari dua bulan, artinya mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh UU KIP. Di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa badan publik selambat-lambatnya harus menjawab surat permohonan informasi sepuluh 10+7 hari masa kerja yang ditetapkan. Namun kenyataan yang ada tidaklah demikian. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , | Leave a comment

Kuliah dan Kursus Keterampilan Bagi Buruh Migran

Akhir pekan merupakan hari libur bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di negara-negera penempatan tertentu. Mereka memiliki kebebasan untuk menghabiskan waktu di dalam rumah atau sekadar jalan-jalan sembari nongkrong di tempat berkumpulnya buruh migran. Tak melulu kegiatan hura-hura, banyak dari mereka yang menghabiskan akhir pekan dengan menyibukkan diri di tempat kursus atau tempat kuliah. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Imigrasi Bandara Husein Sastaranegara Bandung Tidak Akan Cekal TKI Tanpa KTKLN

Petugas Imigrasi tidak akan melakukan penolakan pemberangkatan bagi penumpang sepanjang memiliki dokumen sesuai UU Keimigrasian. Seperti diketahui bahwa KTKLN bukan dokumen keimigrasian sehingga petugas Imigrasi tidak bisa mencekal TKI tanpa KTKLN. Isi surat dari Kepala Subseksi Lintas Batas Kantor Imigrasi Kelas I Bandung tersebut sebagai berikut ini Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jangan Gampang Menyerah Mengurus Klaim Asuransi

Mengurus klaim asuransi memang tak semudah yang tertulis dalam polis atau Keputusan Menteri (Kepmen). Tiap-tiap konsorsium TKI mempunyai syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon klaim asuransi. Di sini pemohon klaim diharuskan untuk mematuhi dokumen yang disyaratkan dan menyusun dokumen sesuai dengan pihak asuransi inginkan. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Pilpres di Hong Kong

Tim Relawan saat ini tengah menyiapkan laporan pengamatan atas penyelenggaraan Pilpres di Hong Kong, yang akan diluncurkan dalam waktu 2 minggu ini. Selain sebagai bahan evaluasi KPU, laporan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab klaim sepihak dari KPU dan Bawaslu yang cenderung menutup-nutupi kesemrawutan penyelenggaraan Pilpres di Hong Kong. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kronologi Penunjukan Tiga Konsorsium TKI Tahun 2013

Di pertengahan 2013, Kemenakertrans menunjuk tiga konsorsium TKI baru untuk mengganti konsorsium lama yang beroperasi. Nisrina Muthahari, pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) pada 27 Juni 2014 mengajukan surat permohonan informasi terkait Asuransi TKI pada Kemenakertrans, salah satunya menyangkut kronologi penunjukkan tiga konsorsium. Kemenakertrans kemudian membalas surat permohonan informasi tersebut pada 12 Juli 2014. Continue reading

Posted in Berita, Layanan Publik, Peristiwa | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tak Semua Majikan Berikan Perjanjian Kerja Pada TKI di UEA

Ketika tiba di UEA, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor domestik akan menandatangani Perjanjian Kerja (PK) yang dikeluarkan oleh Ministry of Interior. Di dalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara pekerja domestik dan majikan, di dalamnya juga disebutkan jika terjadi persilisihan ada tata cara menyeleseaikannya. Sayangnya tak semua majikan memberikan salinan perjanjian kerjanya kepada buruh migran, padahal perjanjian kerja wajib diberikan pada pekerja migrannya.
Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mengenal Negara Penempatan TKI Uni Emirat Arab

Dalam bidang ketenagakerjaan negara ini memiliki UU Federal No 8 tahun 1980 tentang Hubungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut hanya mengatur tenaga kerja sektor formal seperti bidang perhotelan, rumah sakit, kapal laut, penerbangan, pabrik/industri, restoran, konstruksi, perbankan, investasi, perdagangan dan wisata. Jika terjadi perselisihan terhadap tenaga kerja formal maka penyelesaiannya dilakukan melalui Kementerian Perburuhan (Ministry of Labour) UEA. Pemerintah Indonesia dan pemerintah UEA telah menandatangani perjanjian bilateral (MoU) yang khusus mengatur tenaga kerja formal pada tanggal 18 Desember 2007. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

KPU: Tak Ada Pilpres Ulang Bagi Ratusan TKI yang Gagal Nyoblos

Terkait dengan ratusan TKI Hong Kong yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tidak ada Pilpres ulang di Hong Kong. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyayangkan hak pilih ratusan WNI yang tidak tersalurkan, namun tidak ada pengulangan karena hal itu disebabkan kesalahan pada WNI yang datang terlambat ke TPS. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , , | Leave a comment