Category Archives: Layanan Publik

Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Pilpres di Hong Kong

Tim Relawan saat ini tengah menyiapkan laporan pengamatan atas penyelenggaraan Pilpres di Hong Kong, yang akan diluncurkan dalam waktu 2 minggu ini. Selain sebagai bahan evaluasi KPU, laporan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab klaim sepihak dari KPU dan Bawaslu yang cenderung menutup-nutupi kesemrawutan penyelenggaraan Pilpres di Hong Kong. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kronologi Penunjukan Tiga Konsorsium TKI Tahun 2013

Di pertengahan 2013, Kemenakertrans menunjuk tiga konsorsium TKI baru untuk mengganti konsorsium lama yang beroperasi. Nisrina Muthahari, pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) pada 27 Juni 2014 mengajukan surat permohonan informasi terkait Asuransi TKI pada Kemenakertrans, salah satunya menyangkut kronologi penunjukkan tiga konsorsium. Kemenakertrans kemudian membalas surat permohonan informasi tersebut pada 12 Juli 2014. Continue reading

Posted in Berita, Layanan Publik, Peristiwa | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tak Semua Majikan Berikan Perjanjian Kerja Pada TKI di UEA

Ketika tiba di UEA, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor domestik akan menandatangani Perjanjian Kerja (PK) yang dikeluarkan oleh Ministry of Interior. Di dalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara pekerja domestik dan majikan, di dalamnya juga disebutkan jika terjadi persilisihan ada tata cara menyeleseaikannya. Sayangnya tak semua majikan memberikan salinan perjanjian kerjanya kepada buruh migran, padahal perjanjian kerja wajib diberikan pada pekerja migrannya.
Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mengenal Negara Penempatan TKI Uni Emirat Arab

Dalam bidang ketenagakerjaan negara ini memiliki UU Federal No 8 tahun 1980 tentang Hubungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut hanya mengatur tenaga kerja sektor formal seperti bidang perhotelan, rumah sakit, kapal laut, penerbangan, pabrik/industri, restoran, konstruksi, perbankan, investasi, perdagangan dan wisata. Jika terjadi perselisihan terhadap tenaga kerja formal maka penyelesaiannya dilakukan melalui Kementerian Perburuhan (Ministry of Labour) UEA. Pemerintah Indonesia dan pemerintah UEA telah menandatangani perjanjian bilateral (MoU) yang khusus mengatur tenaga kerja formal pada tanggal 18 Desember 2007. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Panduan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

KPU: Tak Ada Pilpres Ulang Bagi Ratusan TKI yang Gagal Nyoblos

Terkait dengan ratusan TKI Hong Kong yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tidak ada Pilpres ulang di Hong Kong. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyayangkan hak pilih ratusan WNI yang tidak tersalurkan, namun tidak ada pengulangan karena hal itu disebabkan kesalahan pada WNI yang datang terlambat ke TPS. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ratusan TKI Hong Kong Ditolak “Nyoblos” Dalam Pilpres 2014

Pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang dilaksanakan di Hong Kong, Minggu(6/7/2014) berakhir dengan aksi demo dari ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditolak menggunakan hak konstitusinya lantaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah ditutup. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Peristiwa, Suara BMI, Tajuk | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sistem Tunda Layan Bagi PJTKI/PPTKIS Nakal

Jika dari hasil pengawsaan teradapat pelanggaran administrasi, maka BNP2TKI mengusulkan pada Menakertrans untuk menjatuhkan sanksi administratif. Hanya Menakertrans yang boleh menjatuhkan sanksi administratif yang diatur dalam Permenakertrans nomor 17 tahun 2012. Sanksi yang dijatuhkan Kemenakertrans dan BNP2TKI tersebut memang jarang membuat PPTKIS/PJTKI jera. Sistem penjatuhan sanksi itu juga rentan dengan penyelewengan. Sebagai pegiat buruh migran tentu kita dapat mengawasi kinerja para pejabat tersebut dengan meminta laporan berkala terhadap PPTKIS nakal yang mendapat sanksi. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik | Tagged , , , , | Leave a comment

Minim Anggaran, PPID Kemenakertrans Butuh Optimalkan Portal dan Surat Elektronik

“Pasti akan berbiaya besar jika pegiat Paguyuban Seruni di Banyumas harus ke Jakarta untuk menyalin dokumen hasil permohonan informasi di PPID Kemenakertrans, maka jalan tengahnya, kami akan meminta PPID Kemenakertrans memberikan dokumen digital dan memanfaatkan email untuk mengirimkannya ke Seruni, sehingga bisa lebih murah dan dapat menekan biaya,” ungkap Narsidah, Pegiat Seruni saat berdiskusi tentang KIP bersama pegiat Pena Desa dan Infest Yogyakarta (19/6/2014). Continue reading

Posted in Headline, Layanan Publik, Suara BMI | Tagged , , , | Leave a comment

Pelayanan Kemenakertrans Tidak Kooperatif

Kemenakertrans sepertinya perlu mengevaluasi dan kemudian memperbaiki layanannya. Jika tak segera diperbaiki, bisa jadi kementerian ini nantinya akan dicap sebagai kementerian budek cum bebal yang tidak responsif pada warga negaranya. Jangan sampai kementerian yang melayani hajat hidup pahlawan devisa ini pun memberikan layanan buruk juga pada para BMI/TKI yang ingin mengakses informasi krusial. Continue reading

Posted in Berita, Headline, Layanan Publik, Opini | Tagged , , , | Leave a comment

Informasi Migrasi TKI Masih Dikuasai “Calo”

“Semua informasi terkait keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja, Saya peroleh dari sponsor. Pokoknya saya tahunya beres dan berangkat,” ujar Darningsih, mantan TKI Singapura asal Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Pernyataan Darningsih di atas diamini oleh semua peserta Sekolah Buruh Migran, Selasa, 30 April 2014 di Rumah Sunardi Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Continue reading

Posted in Headline, Layanan Publik, Opini, Suara BMI, Tajuk | Tagged , , , , , , | Leave a comment