Kontrak Kerja dan Biaya Penempatan BMI Macau

Macau rimba BMI

Macau rimba BMI

Meskipun Macau memiliki Hukum Hubungan Perburuhan (Labour Ordinance Law number 7/2008) yang mengatur hak dan kewajiban buruh, namun undang-undang ini tidak mengakomodir pekerja asing (non-residen) termasuk buruh migran di sektor domestik (PRT).

Pemerintah Macau juga tidak memiliki kontrak kerja standar untuk pekerja migran, persoalan kontrak kerja diserahkan langsung pada kesepakatan antara majikan atau perusahaan penempatan dengan calon pekerja.

Kontrak kerja lepas semacan ini sering dimanfaatkan pihak majikan dan perusahaan penempatan untuk melakukan tindak pemerasan dan mengurangi hak buruh migran seperti upah, libur, cuti, dan hak lainnya.  Kontrak kerja lepas ini diperparah oleh kebijakan Departemen Tenaga Kerja Macau yang menetapkan kekuatan hukum yang mengikat atas kontrak kerja tidak standar tersebut.

Tentang biaya penempatan, BMI pendatang baru dikenai biaya penempatan berkisar antara 25.000 sampai 30.000 Macau Pataca (MOP) atau sekitar 27 sampai 34 juta rupiah. BMI juga harus menerima sistem potongan gaji selama 8-10 bulan, sementara durasi kontrak kerja yang ditetapkan pemerintah Macau hanya selama 1 tahun masa kerja. Artinya BMI di Macau hanya bisa menabung dua sampai empat bulan gaji dari proses kerja satu tahun.

Sementara BMI yang sudah di Macau dan mencari majikan baru dikenakan potongan selama 3-5 bulan gaji. Biaya penempatan ini semakin melambung tinggi setelah pemerintah Indonesia mengesahkan Macau sebagai salah satu kota tujuan bagi penempatan BMI. Perjanjian pengiriman dan penempatan tenaga kerja antara PPTKIS di Indonesia dan agen penempatan tenaga kerja  di Macau tidak didukung aturan yang mengatur biaya penempatan resmi bagi BMI yang akan bekerja ke Macau. Kekosongan peraturan pemerintah ini membuat PPTKIS dan agen penempatan di Macau semakin bertindak bebas untuk memeras BMI.

Tentang kontrak kerja, Fitri Wahyu sempat memberikan berkas salinan dokumen kontrak kerja palsu untuk penempatan kerja di Macau. Pada kontrak kerja tersebut tertera cap atau stampel palsu Consulate General of Republic Indonesia Macau, padahal jelas-jelas tidak ada KJRI di Macau karena yang ada hanyalah loket layanan KJRI Hong Kong di Macau. Bukan hanya itu, nama BMI, alamat, dan data diri semua dipalsukan. Modus pemalsuan kontrak seperti yang dikeluarkan PT. Dafa Putra Jaya (menurut informasi PT tersebut sudah tidak ada) tersebut juga banyak dilakukan PPTKIS lain untuk penempatan kerja di Macau.

(Bersambung: Visa Kerja dan Visa 10 Hari BMI PHK di Macau)

About Fathulloh

Anggota redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran. Menggemari jurnalisme warga dan menjadi teman belajar pewarta buruh migran
This entry was posted in Informasi Negara Tujuan and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
  • erizha mega

    disamping itu juga pemerintah macau menerapkan sistem hukum 6 bulan blacklist untuk BMI yang memutuskan pekerjaan(break contract) maupun interminate yang menjadikan BMI bahwasannya berada dalam posisi terjepit ditengah situasi seperti ini, PEDULI BMI sebagai salah satu organisasi di Macau telah mengumpulkan survay 10% dari jumlah BMI di macau, yang menyatakan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak seperti penahanan dokumen oleh agensi maupun majikan, kesimpangsiuran masalah asuransi. hak libur bagi BMI maupun tindak kekerasan yang jika ditindak lanjuti selalu mengalami titik buntu karena adanya benturan visa tinggal. Pertanyaan adalah ..kemana pemerintah Indonesia disaat warganya mengalami keadaan penuh ketidakadilan seperti ini?

  • Pingback: Visa Kerja dan Visa 10 Hari BMI PHK di Macau | Pusat Sumber Daya Buruh Migran()

  • arek

    halah….pemerintah indonesia ma da gila…………ga pernah melindungi warga secara tulus,,,,,,,,,,UUD ujung ujung duit

  • Aulia Syafira

    maacau mlh bgus cose macau rakyatnya mematuhi undang” krn mereka tkt hukum … gk kyk di indonesia …