Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, sejumlah aktivis Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Arab Saudi dari berbagai macam elemen mendeklarasikan sebuah petisi. Petisi ditujukan pada KBRI/KJRI di Arab Saudi yang berwenang menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan WNI/TKI di luar negeri. Menurut deklarator, lahirnya petisi ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai problem yang dialami oleh TKI di Arab Saudi.
Pemilihan momen 10 November dimaksudkan untuk napak tilas semangat patriotik para pahlawan pejuang kemerdekaan. Berikut bunyi petisi yang diterima redaksi Liputan BMI-SA :
Menuntut Perbaikan Kinerja KBRI/KJRI di Arab Saudi
=========================================
Mengingat :
Karakter sosial masyarakat Saudi yang sangat tertutup dan keras, serta adanya sistem hukum lokal yang masih diskriminatif.
Memperhatikan :
Bahwa TKI terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi sangat rentan mengalami penindasan dan sikap ketidakadilan. TKW juga rentan terisolasi dari akses komunikasi, masalah gaji yang tidak dibayar tuntas, serta yang paling ekstrim menjadi korban kekerasan fisik. Selain itu belakangan ini muncul masalah serius bagi TKI/WNI Overstay yang hendak pulang ke tanah air. Hampir mustahil sekarang ini, overstay bisa mengurus kepulangannya tanpa melalui perantara dengan membayarkan sejumlah uang cukup fantastis sekitar 4500SR.
Menimbang :
Bahwa KBRI/KJRI sebagai pihak yang diberi kewenangan dan tanggung jawab belum bisa menjalankan fungsi perlindungan sebagaimana mestinya terhadap eksistensi WNI di luar negeri. Hal ini disebabkan fungsi sebagai duta diplomasi RI belum cukup berdaya menghadapi diplomasi Arab Saudi.
Memutuskan :
Kami kesatuan Aktivis TKI Arab Saudi mengajukan tuntukan kepada KBRI/KJRI sebagai berikut:
1. KBRI/KJRI harus berupaya semaksimal mungkin menjalankan strategi (cerdas tangkas taktis) agar diplomasi RI cukup diperhitungkan oleh pihak otoritas Arab Saudi.
2. Para staf KBRI/KJRI serius dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang diadukan oleh TKI.
3. KBRI/KJRI menjalankan sistem yg lebih transparan menyangkut informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan WNI/TKI.
4. Menolak dengan keras dicabutnya Moratorium selama belum ada itikad baik dari sistem hukum Saudi untuk dapat diterapkannya sistem perlindungan dan monitoring terhadap TKI secara efektif.
5. KBRI/KJRI harus serius berupaya mencarikan solusi atas sangat sulitnya TKI Overstay yang hendak pulang ke tanah air, dengan menjalankan sistem yang fair dan transparan untuk menghindari praktek-praktek kolusi yang sangat memberatkan.
6. Lebih all out dalam melakukan pendampingan hukum terhadap WNI/TKI yang terjerat kasus hukum.
Salah satu aktivis deklarator petisi berkeyakinan bahwa sistem otoritas yang ada sekarang sedang berupaya membentuk sistem yang lebih transparan, sehingga yang bersangkutan berani menjamin gerakan tersebut Insya Allah akan berlangsung damai. Harapan dari teman-teman aktivis TKI Arab Saudi kiranya semangat para pahlawan akan tetap dinyalakan oleh teman teman aktivis di belahan dunia lainnya dalam membela dan memperjuangkan kepentingan TKI. Tentu kita semua berharap bahwa keadilan bisa ditegakkan dan penindasan bisa ditiadakan. Merdeka!
(Thobib)
