Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
Jumat (12/04/13) lalu, pegiat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendatangi beberapa desa di Kabupaten Indramayu. Tak hanya berkunjung, SBMI juga melakukan silaturahmi kepada kawan- kawan pegiat buruh migran, serta melakukan analisis sosial untuk mengetahui alasan masyarakat Indramayu memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Salah satu daerah yang sempat dikunjungi adalah Desa Jati Barang. Desa tersebut merupakan kawasan pertanian yang sangat potensial. Lahan sawah luas yang dipenuhi oleh padi yang menguning menjadi bukti, bahwa penduduk Jati Barang memiliki tingkat kehidupan yang cukup baik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penduduk Jati Barang, bahwa lahan sawah yang luas tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan cukup untuk menopang perekonomian masyarakat sekitar. Namun sayangnya, masyarakat sekitar justru lebih memilih untuk merantau ke luar negeri.
Berbeda dengan pernyataan di atas, salah seorang warga Jati Barang yang berinisial N (33) mengatakan bahwa pendapatan yang didapat dari pengolahan lahan sawah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sawah luas yang hanya dimiliki segelintir orang juga menjadi persoalan, apalagi dengan sistem bagi hasil “Bawon.” Sistem tersebut mengatur bagi hasil antara pemilik lahan dengan pekerja pengolah lahan, di mana pengolah sawah hanya mendapat 1 bagian sedangkan pemilik lahan mendapat 5 bagian. Secara tak langsung, perbandingan 1:5 tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka tak heran, bila TKI adalah solusi yang dipilih.
Indramayu sendiri adalah salah satu daerah yang masuk ke dalam 10 besar daerah pengiriman TKI terbanyak di Indonesia. Semestinya, pemerintah daerah maupun pusat memperhatikan pemberdayaan TKI terutama yang telah purna, agar dapat mengubah pola pikir mereka sehingga tak kembali bekerja di luar negeri. Banyaknya kasus TKI yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam melindungi warga negaranya.
Pengiriman TKI yang meningkat, terutama di wilayah Indramayu akan semakin menambah jumlah kasus. “Apalagi, jika pemerintah masih terus menganggap TKI sebagai komoditas ekonomi dan hanya mementingkan keuntunganyang didapat dari jerih payah TKI, maka pemerintah benar-benar tak bisa melindungi TKI,” keluh Hariyanto, pegiat DPN SBMI.
