TKI yang hendak mengirimkan uang ke tanah air harus berhati-hati untuk memilih perusahaan jasa pengiriman uang. Pasalnya tidak semua penyelenggara jasa kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU) tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Bank Indonesia (BI) pihak yang berwenang dalam hal ini, menemukan sekitar 60 penyelenggara KUPU non-bank tidak mengantongi izin resmi.
Pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika seandainya uang yang dikirim tersebut dibawa kabur oleh jasa KUPU atau ditetapkan pailit oleh pihak bank, karena belum ada perangkat undang-undang yang spesifik mengatur transfer dana. Selain alasan tersebut, anjuran pemerintah untuk menggunakan jasa pengiriman uang resmi untuk menghindari tindak kriminal praktik pencucian uang (money laundring) yang marak terjadi akhir-akhir ini.
Adapun penyelenggara-penyelenggara KUPU yang telah mendapatkan izin antara lain PT Shimacazh Exchange, PT Able Remittance, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, PT Mandiri Express Remittance, PT Citra Niaga Remittance, PT Global Remittance. Perusahaan-perusahaan tersebut sama dengan beberapa penyelengara KUPU asing seperti Western Union dan Money Gram.
Ada beberapa ironi jika kita berbicara tentang uang yang dikirim buruh migran ke negara asal (remitansi), pertama pemerintah sama sekali belum memperbaiki pelayanan dan tata kelola pengiriman buruh migran. Rilis terakhir ILO menyebutkan pemasukan Indonesia dari remitensi berada diurutan 18 dunia, jauh di bawah India dan Filipina. data ini sangat ironi dikarenakan fakta menyebutkan Indonesia sebagai salah satu pengirim buruh migran terbesar.
Kedua, tren di keluarga buruh migran cenderung menggunakan kiriman dari luar negeri hanya untuk pembelian aset mati (motor, renovasi rumah, dll) dan pemenuhan biaya hidup. Namun masih sedikit yang menyisihkan untuk investasi produktif.
Ketiga, masalah calo, mafia, dan pungli yang masih saja mengakar. ini membutuhkan keberanian pemerintah untuk menyiapkan pelayanan dan pengelolaan buruh migran yang lebih terbuka.
Herianto ampuh banget, cocok untuk jadi staff Departemen Luar Negeri biar bekerja lebih produktif….
[ Herianto: betul mas.. pemerintah memang tak becus mengurus buruh migran. Untuk yang kedua, sudut pandang masyarakat kita soal buruh migran memang harus diubah. Jangan tertipu oleh budaya konsumtif setelah pulang dari luar negeri. -Redaksi-