Benarkah Pekerja Migran Indonesia Rentan Terpapar Ekstrimisme? Pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab oleh sejumlah pemberitaan media. Pemberitaan media juga bukan hanya berdasar data lembaga pemerintahan, namun juga hasil penelitian lembaga swasta maupun organisasi masyarat sipil.
Dalam artikel Pekerja Migran Indonesia, Mengapa Rentan Terpengaruh Ekstrimis? di laman ini juga sudah disinggung. Tahun 2017, dua orang pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura harus dipulangkan ke Indonesia. Keduanya bekerja di sektor rumah tangga. Keduanya dipulangkan lantaran dugaan terlibat paham dan gerakan kelompok ekstrimis. Di tahun sebelumnya (2016), pemerintah Singapura juga telah mendeportasi hampir 70 orang asing, termasuk lima pekerja di sektor rumah tangga, dengan alasan yang sama, yaitu dugaan terlibat kelompok ektrimis. Tahun 2015, seorang PMI di Korea yang bernam Carsim juga ditangkap karena aksinya berpose sambil mengibarkan bendera yang merupakan atribut kelompok ekstrimis ISIS. Dari Carsim inilah pemerintah Indonesia mulai tersadar bahwa kelompok ekstrimis sudah mulai menyebar dan memengaruhi kalangan PMI.
Bukti lain yang tak kalah viral dan masih hangat dalam ingatan kita, akhir tahun lalu (2017) seorang perempuan pelaku teror tertangkap skuat antiteror Detasemen Khusus (Densus) 88 atas keterlibatannya dalam plot bom bunuh diri di Istana Presiden di Jakarta. Siapa perempuan itu? Dia adalah Dian Yulia Novi (Dian). Siapa Dian? Dian pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Singapura dan Taiwan. Selain Dian, ada Ika Puspita Sari, yang juga ditangkap lantaran keterlibatnya dalam bom bunuh diri di Bali. Ia pernah bekerja sebagai PRT di Malaysia.
Dalam artikel Sahabat Pekerja Migran, Jangan Sampai Bersosmed Membunuh Karirmu! di laman ini juga sudah digambarkan bagaimana pengakuan Dian (pelaku teror) yang teradikalisasi karena kerap membaca artikel berbau ekstrimisme yang disebar di media sosial. Hal serupa juga terjadi pada PMI lainnya yang dipulangkan karena diduga terlibat kelompok ekstrimis. Mereka diduga menjadi pendukung ISIS dan teradikalisasi melalui media sosial (Medsos).
Data dan fakta di atas jelas menunjukkan semakin rentannya PMI terancam menjadi sasaran radikalisasi dan terlibat lebih aktif dalam aksi kelompok ekstrimis. Bahkan jumlah perempuan yang dipulangkan lantaran diduga terlibat radikalisme lebih banyak ketimbang jumlah pria yang dideportasi.
Lalu, apakah pemerintah Indonesia sudah menyadarinya? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan melindungi PMI di luar sana?
Upaya Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil Cegah Radikalisme
Sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Ragam strategi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) terungkap dalam “Workshop Kick off Program: Penyusunan Strategi Pencegahan Ekstremisme di Kalangan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri pada periode Pra- Penempatan dan Penempatan” pada Kamis-Sabtu (7-9 September 2018).
Workshop Kick Off Program yang diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta ini melibatkan pakar di isu pencegahan radikalisme dan ekstrimisme, yaitu Kementrian Luar Negeri (Kemlu), diwakili oleh Hernawan Bagaskoro Abid dari Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), oleh Prof. Irfan Idris sebagai Direktur Deradikalisasi BNPT; Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), diwakili oleh Arini R beserta dua staf BNP2TKI; The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia), dihadiri oleh Maskur Hasan; Yayasan Inklusi, dihadiri oleh Gamal Ferdi; Yayasan Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), dihadiri oleh Lies Marcoes; SatuDunia, dihadiri oleh Firdaus Cahyadi; Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Bambang Muryanto; serta Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Wawan Kuswanto.
Kemlu : Perbanyak Kegiatan Positif bagi Pekerja Migran
Temuan Kemlu tahun 2015 dan hasil penelitiannya tahun 2016 telah membuktikan bahwa PMI sangat rentan terpengaruh kelompok ekstrimis. Sehingga, dalam upaya pencegahannya dibutuhkan strategi yang benar-benar mampu merangkul semua PMI. Melalui KBRI perwakilan di negara-negara tujuan, Kemlu mengayomi pekerja migran Indonesia (PMI) baik PMI yang terindikasi terpapar ekstrimisme maupun yang belum.
Menurut Hernawan Bagaskoro Abid (Hernawan, red), perwakilan dari PWNI BHI Kemlu, beberapa strategi yang dilakukan Kemlu di antaranya adalah dengan mengayomi PMI melalui pertemuan langsung “face to face” alias kopi darat. Selain melakukan kopi darat, strategi lainnya adalah memperbanyak kegiatan positif bagi PMI. PMI dilibatkan dengan kegiatan positif dalam sektor apapun, misalnya yang paling sering adalah olahraga, kuliner, bisnis, hobi, dan lain-lain. Harapannya, bagi mereka yang sudah terpapar, setidaknya pikiran tentang paham radikalisme yang sudah memengaruhinya tetap ada di pikiran, dan pelahan berkurang.
“Jadi basis sosial harus kuat, sering-sering kopi darat, kemudian aktivitas positifnya diperbanyak. Caranya bisa banyak, misalnya mengadakan acara yang bakal disukai banyak orang, mampu merangkul semua orang baik yang belum terpapar radikalisme atau sudah terpapar. Seperti yang sudah dilakukan adalah cara bagaimana mendulang sukses dengan bisnis masakan. Acara kita adalah memberdayakan media sosial untuk bisnis dan semacamnya, ini sebagai salah satu cara untuk memperkuat strategi agar orang suka untuk datang dan berkumpul, meskipun di dalamnya akan tetap disuguhkan materi yang berhubungan dengan pencegahan ekstrimisme,” jelas Hernawan.
Hernawan juga menegaskan bahwa melalui kegiatan-kegiatan yang tidak mengenai langsung pada perbincangan radikalisme, PMI justru banyak yang berminat untuk datang. Seperti yang sudah dilakukan KBRI di Hongkong, ketika PMI sudah berkumpul dan membicarakan mengenai kuliner panjang lebar, bisnisnya seperti apa, cara untuk start up bisnis kuliner seperti apa, serta sampai pada ajakan agar mereka bijak dan cerdas bersosmed. Di luar kegiatan pemberdayaan, Kemlu juga melakukan agenda setting ke pemerintah setempat melalui media. Namun target KBRI bukanlah PMI, namun pemerintah sebagai pengambil kebijakan (decision maker).
BNPT: Perkuat Narasi Tandingan Cegah Radikalisme
Di dalam negeri, BNPT juga telah melakukan sejumlah upaya pencegahan penyebaran radikalisme termasuk di kalangan PMI. Salah satunya adalah memperkuat narasi-narasi kontra radikalisme atau narasi tandingan untuk cegah radikalisme. Menurut Prof. Irfan Idris (Irfan-red), Direktur Deradikalisasi BNPT, saat ini BNPT telah menyiapkan strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme melalui kedeputian pencegahan (deradikalisasi), penindakan, dan persoalan internasional.
“Kita (BNPT-red) sebenarnya sudah kaya dari segi konsep, tinggal pelaksanaannya. Nah, jangan ada arogansi setiap kementerian dan lembaga masing-masing jalan. Kita juga telah mengumpulkan semua pelatih-pelatih di setiap provinsi. Ada 34 di semua provinsi yang dikumpulkan, pelatih-pelatih yang akan menyebarkan dan memviralkan materi-materi dan strategi yang harus diberikan kepada calon-calon TKW (Tenaga Kerja Wanita-red), agar nanti mereka bekerja dengan benar dan sesuai harapan keluarga,” jelas Irfan.
Irfan juga menegaskan bahwa masyarakat harus peduli dan waspada bahwa ekstrimisme itu adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan lintas negara. Ekstrimisme juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Semenatra selama ini masyarakat pada umumnya tidak benar-benar memahami, khususnya di desa-desa terutama calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke negara tujuan.
“Ya mungkin bukan niatan PMI untuk masuk ke kelompok ekstrimis, niat awal mereka murni untuk bekerja. Tetapi ketika dia dalam kondisi terpuruk, tidak menerima haknya, disiksa oleh majikan, kemudian rindu dengan keluarga, gaji tidak dibayar, seperti yang sudah menjadi persoalan TKI kita di Indonesia. Akhirnya dia berselancar di dunia maya. Ketemu dengan keompok-kelompok ekstrimis. Jadi saya kira Kemenkominfo, saran kami untuk juga kita libatkan dalam memperkuat imunitas. Imunitas dan memperkokoh kesiapsiagaan bangsa dan masyarakat Indonesia,” tegas Irfan.
Pemberdayaan dan Advokasi di Tingkat Komunitas
Di tingkat komunitas di desa-desa juga upaya pencegahan radikalisme dilakukan sejumlah komunitas, seperti yang dilakukan oleh AMAN Indonesia. Menurut Maskur Hasan, perwakilan AMAN Indonesia, AMAN bukan hanya melakukan pencegahan, namun juga perlindungan, partisipasi dan rehabilitasi. Melalui komunitas jaringan kelompok kerja perempuan di sejumlah daerah, strategi pencegahan ekstrimisme dilakukan melalui pendidikan damai, kampanye damai, pemberdayaan dan advokasi.
Selain AMAN Indonesia, Yayasan Rumah Kita Bersama yang diwakili oeh Lies Marcoes juga melakukan kajian berbasis agama terkait radikalisme. Salah satu kajian yang dilakukan adalah untuk membaca keterlibatan perempuan dalam gerakan radikalisme. Di edisi kali ini, temuan Lies Marcoes juga akan dibahas secara lengkap di rubrik Laporan Khusus Warta Buruh Migran.
Upaya Bersama dari Hulu ke Hilir
Dalam “Workshop Kick off Program : Penyusunan Strategi Pencegahan Ekstremisme di Kalangan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri pada periode Pra-Penempatan dan Penempatan”, Infest Yogyakarta menginisiasi upaya bersama dalam pencegahan radikalisme mulai di tingkat desa, daerah, nasional, maupun internasional (hulu ke hilir).
Beberapa upaya yang bisa dilakukan di tingkat hulu di antaranya adalah menyediakan akses informasi kepada warga; data partisipatif, seperti data data jumlah PMI yang keluar, purna PMI, keluarga PMI, persoalan yang dihadapi PMI, dan sejumlah kebutuhan data lain terkait PMI; memfasilitasi terbentuknya organisasi pekerja migran (Peduli PMI) yang ada di desa.; serta pemantauan (pengawasan) pelaksanaan migrasi, pemanfaatan data, akses informasi, dan semua proses untuk memastikan migrasi aman dan sejumlah kebutuhan lainnya bagi calon PMI, purna, dan keluarga PMI.
Sementara di tingkat hilir di antaranya adalah menyediakan materi edukasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) tentang mental kepribadian (pengetahuan keagamaan dan motivasi ) untuk BNP2TKI dan MUI; Penguatan kapasitas PMI/Pengorganisasian ; Welcoming program ; Intensivikasi kohesi sosial melalui aktivitas positif (seni, dll); Pemberdayaan komunitas; Produksi informasi oleh komunitas; BNPT; Sosialisasi/Kewirausahaan; Penguatan kapasitas PMI untuk pencegahan radikalisme; Merekomedasikan agamawan kepada komunitas melalui takmir masjid; Pembangunan simpu-simpil deradikalisasi ; Penyediaan konten positif melalui Medsos; Produksi informasi kreatif dan konvergensi; Akses pendidikan formal untuk PMI dan anak dan keluarga; dan pemberdayaan reintegrasi sosial dan ekonomi.[]