Kuala Lumpur—Sebagaimana telah kita sadari bersama bahwa saat ini informasi sudah seperti kebutuhan kita. Apalagi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, informasi valid adalah bagian terpenting untuk mengambil setiap keputusan. Komunitas Serantau meminta informasi valid yang dibutuhkan buruh migran dari KBRI Kuala Lumpur pada hari Minggu (4/9/2016). Ada 19 daftar kebutuhan yang diajukan pada KBRI Kuala Lumpur, kebutuhan informasi itu dirangkum berdasarkan pengalaman anggota komunitas dan diskusi lintas komunitas pada awal tahun lalu.

KBRI Kuala Lumpur menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh komunitas Serantau. Apalagi tujuan Serantau ingin menyebarluaskan informasi yang telah diperoleh dari pemerintah kepada TKI Malaysia. Menyediakan informasi merupakan kewajiban pemerintah, di mana informasi juga merupakan hak warga negara.

“Hal seperti ini memang sudah sepantasnya kita lakukan bersama. Ini membuktikan, bahwa KBRI terbuka bagi semua lapisan masyarakat dalam memberikan berbagai informasi yang mereka perlukan,” tutur Judha Nugraha, Sekretaris I Konsuler KBRI Kuala Lumpur pada Minggu (4/9/2016).

Menanggapi audiensi tersebut, Ridwan Wahyudi dari Departemen Riset dan Hubungan Luar Negeri SBMI, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kedua-belah pihak. Namun menurutnya, semua rangkaian audiensi berjalan normatif.

“Tidak ada yang spesial di situ. Kalau KBRI kreatif, mereka juga bisa menyebarluaskan informasi yang kami minta. Apalagi sekarang adalah era digital,” tambahnya yang juga mengikuti audiensi itu.

Selanjutnya, Ridwan menuturkan bahwa kemudahan digital seharusnya bisa membuat pemerintah bisa lebih mudah dan cepat dalam hal pelayanan, apalagi KBRI sendiri mempunyai anggaran untuk melakukan hal itu. Sehingga hal itu bisa mengurangi rantai birokrasi yang bertele-tele. Lebih lanjut, ketika ditemui selepas acara berlangsung, Ridwan menyatakan bahwa 19 substansi informasi tersebut berangkat dari bawah. Artinya, informasi tersebut yang paling dicari oleh TKI. Jadi maksudnya ialah bukan event audiensinya yang diberitakan, melainkan juga substansi informasi itu. Tujuannya adalah terbangunnya saling verifikasi informasi antara kedua-belah pihak, sehingga menjadi data valid yang dapat memengaruhi tindakan TKI.

Sementara itu, Nasrikah, Koordinator Serantau mengatakan bahwa dari momen permintaan informasi ini Serantau tidak ingin dispesialkan. Ia berharap pemerintah memerlakukan hal yang sama kepada semua TKI yang meminta informasi. Menurut Nasrikah, semua informasi akan diolah untuk selanjutnya disajikan menjadi panduan yang menarik dan mudah dipahami oleh TKI. Strategi tersebut dipercaya mampu memengaruhi tindakan dan kesadaran TKI.

“Banyaknya persolan TKI yang terjadi itu karena rendahnya informasi yang disediakan, untuk itu kami ingin menjembataninya,” ungkap Nasrikah.

Pada intinya, 19 substansi informasi yang didiskusikan secara garis besar menyangkut lima pokok penting yaitu :

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran oleh pegawai KBRI Kuala Lumpur untuk pelayanan publik kepada WNI atau TKI di Malaysia.
2. Informasi tentang upaya KBRI Kuala Lumpur dalam perlindungan terhadap TKI dan keluarganya yang berstatus tidak berdokumen selaku WNI.
3. Anggaran yang dikelolah KBRI Kuala Lumpur untuk pelayanan dan perlindungan WNI di Malaysia.
4. Agensi tenaga kerja di Malaysia yang telah sahkan oleh pemerintah melalui KBRI Kuala Lumpur, baik itu agensi sering bermasah atau yang tidak bermasalah.
5. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang KBRI dalam upaya untuk mengatasi masalah TKI ilegal, mengingat selama ini program 6P/3P dan mekanisme penanganan korban penipuan selama penyelenggaraan kegiatan ini.