Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Kuala Lumpur—Di saat pemberitaan media di Indonesia diramaikan tentang ekskusi mati bandar narkoba (narkotika, psikotropika dan obat-obatan), sebenarnya tidak sedikit juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Tidak terkecuali WNI/TKI yang terancam hukuman mati di negeri jiran Malaysia, di mana jumlahnya yang paling banyak di antara negara lain. Kasusnya pun didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Hermono, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

“Sebelumnya ada 169, kemudian 4 orang baru saja divonis bebas,” demikian pernyataan Hermono kepada Tim Serantau di sela-sela acara Edukasi untuk Bangsa (17/5).

Hermono menambahkan, dari jumlah tersebut, 112 orang WNI di antaranya terindikasi sebagai kasus penyalahgunaan narkoba. 48 WNI telah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati pada tingkatan mahkamah federal (kasasi.red) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Jadi (48 WNI) udah mentok, kesempatannya (bebas) jika mendapatkan grasi dari raja saja,” Hermono berharap.

Kebanyakan dari terdakwa merupakan pelancong yang memang berbisnis narkoba melalui kejahatan transnasional yang terorganisir. Hanya beberapa orang saja di antaranya yang merupakan TKI. Sisanya merupakan tindakan kejahatan lain, seperti perampokan disertai pembunuhan dan penyalahgunaan senjata.

“Yang TKI ini kasihan, ada yang diminta untuk mengantar sebuah paketan ke luar negeri oleh majikannya lalu tertangkap, padahal dia tidak tahu apa-apa mengenai paketan itu. (TKI) harus hati-hati,” Hermono menambahkan.

Pihak KBRI Kuala Lumpur mengklaim telah menyiapkan kuasa hukum untuk melakukan pembelaan kepada WNI yang memiliki masalah hukum di Malaysia. Dwi Azzura & Co., salah satu firma hukum yang khusus melakukan pembelaan kepada WNI yang terancam hukuman mati. Sementara firma hukum Syamsudin & Co., untuk WNI yang memiliki masalah hukum bukan ancaman hukuman mati. Kedua-duanya telah dikontrak dan dibayar melalui dana PWNI dan BHI atau dana APBN.

Di tempat terpisah, Irwan Syahrizal, advokat dari SBMI berpendapat melalui kacamata hukum internasional bahwa sampai saat ini hukuman mati masih diterapkan di beberapa negara di dunia karena masih diatur dalam peraturan internasional. Melalui International Convention on Civil and Politic Rights (ICCPR) pasal 6 ayat 2 membolehkan hukuman mati. Ke depannya, jika melihat gerakan masyarakat internasional akan menghapuskan ayat ini.

“Kalau hukuman mati dilakukan, harus jelas fair trial-nya (pemeriksaan hukum yang adil.red),” ungkap Irwan.

Irwan menambahkan jika kita tidak bisa melakukan intervensi atas kedaulatan suatu negara. Karena itu menyangkut yurisdiksi wilayah hukum negara yang bersangkutan. Kecuali jika ada dugaan pemeriksaan hukum yang kurang adil telah terjadi, kita bisa melakukan advokasi, seperti kasus Mary Jane. Buruh migran asal Filipina yang terancam hukuman mati di Indonesia karena menyelundupkan narkoba. Oleh karena itu, Irwan berpesan agar semua TKI lebih berhati-hati.

“Kalau kawan-kawan buruh migran yang niatnya untuk bekerja, ya bekerja saja di sana, jika diminta untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak kerja, lebih baik tidak bersedia melakukannya (pekerjaan),” tutup Irwan.