Persoalan migrasi tidak semata terpaut tenaga kerja Indonesia (TKI) semata. Perencanaan migrasi TKI harus turut melibatkan keluarga, seperti anak dan pasangan. Perencanaan yang matang pada lingkup keluarga ini akan menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya keuangan yang dihasilkan TKI selama bekerja di luar negeri.
Menurut Sekretaris Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Narsidah (33), migrasi yang tidak melibatkan keluarga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam manajemen keuangan. Dia mencontohkan, keluarga yang tidak memiliki visi dalam pengelolaan ekonomi, cenderung menghabiskan uang hasil jerih payah TKI di luar negeri. Akibatnya, hasil jerih payah bertahun-tahun selama bekerja di luar negeri akan habis begitu saja.
“Keluarga perlu terlibat soal migrasi TKI. Kalau tidak uang hasil kerja akan habis sama keluarga. Terus tidak ada hasil lagi dari kerja di luar negeri. Jadi, nanti mereka akan balik lagi,” ujar Narsidah di sela kunjungan ke Kantor Pusat Sumber Daya Buruh Migran, di Jalan Veteran 11A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta (10/11/2011).
Narsidah juga menjelaskan sejumlah fakta yang menunjukkan tingginya kegagalan pengelolaan keuangan hasil kerja TKI di luar negeri diakibatkan kesalahan penggunaan uang hasil kerja oleh keluarga.
“Terkadang TKI harus mengeluarkan uang tabungan untuk membeli motor atau sesuatu yang kurang bermanfaat karena didesak oleh keluarga, seperti anak. Ada pula TKI yang membelanjakan uang hasil kerja untuk hal-hal yang tidak banyak menyumbang produktivitas ekonomi,” lanjutnya.
Situasi tersebut seringkali menyebabkan TKI harus kembali bekerja di luar negeri setelah pulang ke Indonesia. Apabila keberangkatannya masih menghadapi persoalan manajemen keuangan yang sama, maka migrasi selanjutnya tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan buruh migran.
Keluarga memegang posisi strategis dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan migrasi. Idealnya, seorang TKI yang hendak berangkat ke luar negeri telah merumuskan perencanaan migrasi termasuk penggunaan keuangan. Pengelolan keuangan harus menjadi visi keluarga sehingga tidak terjadi kasus buruh migran yang tidak memiliki aset sekembali dari luar negeri karena dihabiskan oleh keluarga.
“Keluarga dan TKI harus sama-sama merumuskan rencana produktif penggunaan keuangan agar tidak perlu kembali ke luar negeri untuk bekerja,” tegas Narsidah.
Bagaimana pun, bekerja di luar negeri tetaplah mengandung risiko bagi TKI. Alangkah baiknya jika sepulang dari luar negeri TKI membangun usaha produktif sendiri untuk menghidupi keluarga. [::]
