Johor Bahru–Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memang tidak mengenal siapapun dia dan bekerja pada sektorpun itu. Pengalaman ini dirasakan oleh Zulfi Zulkarnaen (23 tahun), pemuda asal Jatibarang, Indramayu. Zulfi mengaku menerima tawaran untuk bekerja di bidang jasa hotel… Baca selanjutnya
Johor Bahru–Banyak sekali ragam permasalahan yang dialami oleh buruh migran di Malaysia. Salah satunya seperti yang dialami oleh Kabut (nama samaran/30 tahun). Kabut tiba di Malaysia sejak tahun 2010 bekerja pada perusahaan Teguh Mechanical Engineering… Baca selanjutnya
Kuala Lumpur–Kompleksitas permasalahan buruh migran Indonesia di Malaysia telah memunculkan pelbagai inisiatif yang didorong oleh komunitas buruh migran untuk menciptakan ruang perlindungan yang lebih baik. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Komunitas Serantau. Dalam memperingati… Baca selanjutnya
Salah satu hak pekerja migran yang perlu diketahui adalah hak libur dan cuti. Bagi pekerja migran formal, hak tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Malaysia. Pekerja migran formal menurut UU Ketenagakerjaan mendapatkan hak libur satu... Baca selanjutnya
Gaji minimum pekerja migran di Malaysia untuk sektor formal di wilayah semenanjung Malaysia mulai 1 Juli 2016 adalah RM1,000.00, sedangkan untuk wilayah Malaysia timur adalah RM920.00. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), mekanisme pembayaran gaji diwajibkan... Baca selanjutnya
Malaysia merupakan negara yang terdiri dari beragam etnis, agama dan ras. Negara ini memiliki 13 negeri bagian yakni Selangor, Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Terengganu dan 3... Baca selanjutnya
Kuala Lumpur—Koalisi menuntut keadilan bagi buruh migran di Malaysia telah memasuki sesi kedua. Sedikitnya terdapat 50 delegasi yang menghadiri pertemuan tersebut, terdiri dari perwakilan buruh migran, masyarakat sipil, serikat buruh, federasi pengusaha, akademisi, pemerintah perwakilan,… Baca selanjutnya
Kuala Lumpur—Sebagai agen perubahan, peran masyarakat sipil di antaranya ialah menganalisis dan mengadvokasi setiap kebuntuan pelayanan oleh pemerintah dan kebutuhan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Inilah yang melatarbelakangi kunjungan Human Rights Working Group (HRWG) ke... Baca selanjutnya
Kuala Lumpur—KBRI Kuala Lampur langsung bertindak reaktif atas keluhan mengenai sulitnya membuat SPLP yang disampaikan oleh SW kepada Serantau pada Jumat, (19/08/2016) (KBRI Kuala Lumpur Menerapkan Prosedur yang Ketat untuk Penerbitan SPLP). KBRI Kuala Lumpur... Baca selanjutnya
Kuala Lumpur—Dinamika buruh migran yang mewarnai kehidupan sosial ekonomi rakyat Malaysia memaksa para stakeholder mesti berbuat banyak hal. Tentu dalam artian untuk perlindungan yang lebih baik dan perpindahan penduduk yang lebih manusiawi antara negara asal... Baca selanjutnya