Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.

Sabtu lalu (1/2/14), media sosial dihebohkan dengan Surat Edaran (SE) dari Kemenakertrans Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja yang dibuat oleh pihak BNP2TKI. Isi SE Nomor 04/ PPTK/ II/ 2014 tersebut menerangkan bahwa Kepala BNP2TKI mengirimkan surat pada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberhentikan penempatan BMI ke luar negeri oleh PPTKIS.

Surat dengan Nomor B. 32/ KA/ II/ 2014 yang dikirim oleh kepala BNP2TKI itu, juga menyebutkan bahwa BNP2TKI akan menghentikan seluruh penempatan TKI ke luar negeri baik kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah, terhitung mulai 1 Maret 2014.

Tersebarnya SE tersebut tentu membuat bingung para BMI. Seperti yang dinyatakan oleh Fera Nuraini, BMI asal Hong Kong, bahwa surat tersebut membuat bingung sebagian besar BMI di Hong Kong. Hal ini menjadi wajar, tatkala belum lama ini penandatanganan MoU dengan pihak Arab Saudi juga terkesan sangat buru-buru.

Mencuatnya informasi yang tak jelas tersebut membuat Abdul Rahim Sitorus dari LBH Yogyakarta berpendapat bahwa terbitnya SE tersebut mengindikasikan adanya masalah dualisme perseteruan Kemnakertrans dengan BNP2TKI. “Menurut UU PPTKILN, menghentikan penempatan ke suatu negara adalah kewenangan Menakertrans. Kepala BNP2TKI bukan pejabat yang berwenang. Kalau BNP2TKI tidak melayani penempatan TKI / BMI itu maknanya BNP2TKI mogok kerja atau bahkan melanggar hukum,” ujarnya saat dihubungi via media sosial Facebook.

Selang beberapa jam setelah menyebarnya SE tersebut, tiba-tiba M. Jumhur Hidayat berkicau di Twitter. Dia mengatakan bahwa Kepala BNP2TKI tidak mengedarkan surat apapun terkait pemberhentian penempatan TKI per 1 Maret 2014, yang ada hanya surat dari pihak BNP2TKI pada BP3TKI yang menginstruksikan untuk melakukan pelayanan seperti biasa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada eterangan resmi dari pihak Kemenakertrans terkait SE tersebut. Menurut Rahim, bila pertikaian kepentingan kembali terjadi antara BNP2TKI dan Kemenakertrans, maka yang paling dirugikan adalah pihak BMI sendiri.

Bila dilihat dari iklim politik saat ini, SE dari Kepala BNP2TKI itu bisa jadi hanya sekedar cara mencari sensasi. Bagaimana tidak? M. Jumhur Hidayat sendiri diberitakan memiliki niat untuk maju menjadi kandidat calon RI-1.