Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa ada berbagai macam kasus yang dihadapi, baik kasus yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) ataupun kasus pidana yang menimpa masyarakat pada umumnya. Kebanyakan masyarakat belum mengerti atau harus mengadu kemana saat mengalami suatu kasus.
Dengan melihat kenyataan yang terjadi itu, maka pihak KOPI Desa Gelanglor yang dibantu Infest Yogyakarta melakukan pelatihan bedah kasus, 26 dan 27 Oktober 2020. Melalui pelatihan bedah kasus ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan kasus yang menimpa masyarakat, khususnya PMI.
Pelatihan bedah kasus dilangsungkan di Balai Desa Gelanglor dengan menghadirkan narasumber Ketua Migran Aid Jember M. Kholili. Pelatihan ini diikuti oleh semua anggota KOPI dan didampingi Kepala Desa Gelanglor Budianto.
“Setelah mengetahui teknik bedah kasus, PMI baru tahu bahwa selama ini ada hak-hak yang tidak diberikan kepada PMI,” kata Parmi warga Dukuh Taji Desa Gelanglor yang pernah menjadi PMI di Taiwan.
Kholili menerangkan bahwa biaya sebenarnya untuk menjadi PMI di Taiwan itu hanya sebesar sebulan gaji Taiwan. Tetapi yang dialami oleh Parmi ialah pemotongan gaji selama tujuh bulan bekerja. Kholili menyampaikan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus.
Oleh karena itu, KOPI Gelanglor tergerak untuk membantu permasalahan yang dialami masyarakat khususnya PMI. Maka KOPI Gelanglor melaksanakan proses kegiatan dengan pergi ke pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang menangani ketenagakerjaan untuk melakukan audensi. Menurut Bedianto selaku Kepala Disnaker menyatakan bahwa semua permasalahan terkait tenaga kerja akan dibantu dalam proses penanganannya.
