Sorry, this entry is only available in Indonesian.

Sejak tgl 11 mei s/d 3 juli 2013 Kerajaan Arab Saudi memberlakukan program pengampunan bagi WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal atau tidak berdokumen ketenagakerjaan. Jika WNA tidak memanfaatkan program ini maka akan terkena ancaman penjara 2 tahun. Mendadak sontak ribuan WNI/TKI berebut mengakses program ini, sayangnya dalam proses tersebut ternyata banyak yang mengalami kendala antara lain :

1. Peayanan penerbitan exit permit tidak sebanding dengan permintaan pelayanan, kuota yang ada 200 orang perhari sementara permintaan membludak hingga ribuan orang.

2. Terjadinya penolakan di imigrasi Arab Saudi karena data SPLP tidak singkron dengan data nomor paspor dikomputer Arab Saudi.

Harus ada terobosan yang dilakukan oleh Perwakilan maupun intansi terkait dalam hal pelayanan persyaratan yang harus dipenuhi, jika perlu keluarkan copy paspor yg tersimpn digudang kantor perwakilan yg sudah dipotong. Fotocopy halaman depan dan bagikan pd TKI, untuk pembuatan SPLP baru.

Berdasarkan sumber dari Posper TKI, untuk urusan ini banyak yang TKI datang ke imigrasi untuk mendapatkan datanya bukan dari Perwakilan.

Utusan BNP2TKI harus kerja ekstra untuk membantu melayani kebutuhan ini, karena PPTKIS yang menempatkan TKI ke Arab Saudi banyak yang tutup kantor dan tidak beroperas, atau perpanjang masa amnesty dr 3 Juli sampe 3 September 2013.

Tambah koata exit permit dr 200 menjadi 500

Berikan pelayanan di setiap kantor-kantor imigrasi tidak di jawazat tarhil saja.

Prioritaskan urusan pembuatan dokumen tki yg ikut amnesti. Krn ini sudah kritis, nomor duakan urusan dgn PJTKI seperti yg dikatakan oleh BNP2TKI dibeberapa media akan merangkul PJTKI dlm urus tki amnesty- karena waktunya mendesak.

Sediakan armada angkutan laut atau darat untuk persiapan tki pulang dgn uang yg minim

Bentuk relawan yg memang sudah berpengalaman dlm proses amnesty saudi