Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
Indramayu. Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu, menyuarakan untuk memilih calon Bupati yang peduli pada TKI, ajakan tersebut disampaikan oleh Juwarih, Ketua DPC SBMI Indramayu di sela-sela rapat koordinasi pada Senin (3/8/2015) yang bertempat di sekretariat DPC SBMI, Desa Krasak, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat.
Indramayu salah satu dari 272 kabupaten yang ikut Pilkada serentak nanti, yang kita tahu bahwa Indramayu adalah salah satu kabupaten pengirim TKI terbesar di Indonesia (Data Disnakertrans tahun 2014 ada 19.428 jiwa) penduduk Indramayu yang menggantungkan nasibnya bekerja menjadi TKI ke Luar Negeri.
Tingginya animo masyarakat Indramayu untuk bekerja sebagai TKI namun tidak diimbangi dengan sistem perlindungan dari pemerintah daerah saat ini, sehingga banyak TKI asal Indramayu yang bermasalah mulai dari terjerat hukuman mati, penyiksaan oleh majikan, tidak di gaji, hilang kontak, penipuan, pemerkosaan hingga terjerat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking).
Padahal kontribusi dari pahlawan devisa untuk kemajuan pembangunan di kota mangga sangat besar (Data BNP2TKI bekerjasama BI dan OJK per April 2015 jumlah remitansi menebus angka USD 3,11 milyar) angka tersebut belum termasuk pengiriman lewat jasa Western Union dan wesel pos, yang berdampak besar untuk pertumbuhan perekonomian bagi daerah kantong-kantong TKI.
Maka dari itu, SBMI Indramayu, sebagai organisasi TKI yang selalu konsen mengadvokasi permasalahan TKI memamfaatkan momentum Pilkada dengan mengarahkan paran mantan dan keluarga TKI untuk memilih calon bupati yang peduli terhadap permasalahan TKI itu sebagai bentuk advokasi kebijakan.
“Mengingat pengalaman Pilkada sebelum-sebelumnya tidak ada satu pun calon yang bersuara mengangkat isu perlindungan TKI, sehingga pemerintah Daerah Kabupaten Indarmayu saat ini tidak sensitif terhadap permasalahan TKI, hal ini dibuktikan dengan minimnya anggaran, serta tidak adanya sistem atau aturan yang khusus mengatur tentang perlindungan TKI dan Keluarganya” papar Juwarih (3/8/2015).
Dasiwan (38) mantan TKI Taiwan asal Desa Gadel Kec. Tukdana – Indramayu, berharap kepada pasangan Cabup dan Cawabup jika nanti terpilih harus tegas dalam memberantas para sponsor atau PJTKI yang nakal, serta adanya program pemberdayaan ekonomi untuk para mantan TKI agar tidak terus menerus berangkat menjadi TKI. Ungkap Dasiwan.
Robidin, calon TKI Taiwan asal Desa Tugu Kec. Lelea – Indramayu juga menaru harapan agar pelayanan pembuatan dokumen untuk TKI dapat dipermudah dan dipermurah serta adanya sosialisasi serta informasi di tingkat Desa tentang prosedur menjadi yang resmi. “selama ini kan para calon TKI dapat informasi kan hanya dari sponsor/perekrut saja makanya banyak para calon TKI asal Indramayu yang menjadi korban penipuan dan pemerasan serta masalah lainnya wong mereka minim informasi.” pungkas pemuda berusia 25 tahun tersebut.
Sementara itu SBMI berharapan “Pemerinta daerah kedepan membuat kebijakan sistem perlindungan mulai dari praPenempatan, Penenmpatan samapi PurnaPenempatan yang jelas dan tegas serta didukung dengan anggaran yang memadai agar sistem perlindungan dapat berjalan dengan baik” tegas Juwarih.