Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2014 mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi basis buruh migran terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Pada rentang Januari sampai Desember 2014 Provinsi Jawa Tengah menempatkan sebanyak 92.590 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Data ini belum termasuk ratusan ribu hingga jutaan TKI asal Jateng yang masih aktif bekerja di berbagai negara di luar negeri.

Potret migrasi di Jateng ini selanjutnya menjadi perhatian Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Melalui pertemuan koordinasi, SBMI Jawa Tengah mengajak pelbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil terkait isu Buruh Migran merumuskan masukan untuk perbaikan kebijakan perlindungan BMI di Jateng.

Kegiatan koordinasi yang digelar pada 15-16 Juni 2015 di Hotel C3 Ungaran, Semarang tersebut menghasilkan beberapa isu pokok yang akan dijadikan bahan masukan kebijakan perlindungan TKI di Jateng, antara lain:

1. Perbaikan pelayanan publik bagi BMI dan Keluarganya, meliputi beberapa sub isu: gagasan layanan satu atap, pelayanan informasi, pelatihan kerja (pendidikan Calon TKI), pendataan, pelayanan penempatan, penanganan kasus dan bantuan hukum.
2. Perbaikan mekanisme penempatan, meliputi beberapa sub isu: reformasi kelembagaan terkait migrasi TKI, pengawasan PPTKIS, optimalisasi peran serta masyarakat, khususnya komunutas atau serikat TKI, serta optimalisasi peran dan kewenangan Pemerintah Desa untuk melindungi dan memberdayakan TKI.
3. Pengelolaan remitansi dan pemberdayaan TKI beserta keluarganya.

“Selama ini ada banyak elemen masyarakat yang selama ini terlibat memperjuangkan hak-hak buruh migran, namun belum terkonsolidasikan dengan baik. Melalui dukungan BP3AKB, SBMI berupaya merajut solidaritas pegiat TKI di Jateng, selanjutnya diharapkan bisa memunculkan forum diskusi untuk membicarakan gagasan perbaikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan TKI di tingkat daerah (Jateng).” ungkap Maizidah Salas, Pegiat SBMI yang menjadi fasilitator pertemuan.

Diskusi selama 2 hari tersebut melibatkan berbagai komunitas seperti SBMI, Keluarga Migran Indonesia (KAMI), Lakpesdam NU, Fatayat NU, SPPQT, Jala PRT, LBH Semarang, Kabar Bumi, KJHAM, PSDBM, Konfederasi serikat buruh lokal, dan beberapa organisasi lain di Jawa Tengah. Hasil diskusi berupa pemetaan masalah, peluang/potensi, serta bagi peran pengumpulan data pendukung yang selanjutnya dikerucutkan menjadi draft masukan kebijakan untuk Gubernur Jawa Tengah.

Melalui pertemuan yang digelar BP3AKB tersebut, proses advokasi kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan melalui beberapa rencana tindak lanjut, dari pembentukan Jaringan Buruh Migran (JBM) Jateng, koordinasi pengumpulan data, agenda penyusunan draft pada Agustus 2015, hingga audiensi pada Oktober 2015. Proses advokasi selanjutnya akan diselaraskan dengan perjuangan penguatan peran pemerintah daerah (desentralisasi) dalam revisi UU 39/2004 yang saat ini sedang dibahas di DPR-RI.