Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.

Minimnya informasi tentang ketenagakerjaan sering kali menjadi awal terjadinya masalah pada pekerja migran di luar negeri. Alasan inilah yang mendasari 10 Desa dan Pemerintah Kecamatan Gumelar, Komunitas BMI, Dinsosnakertrans dan Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas, mengadakan kegiatan Rembug Desa Peduli Buruh Migran, pada selasa (03/03/2015).

Desa selama ini tidak bisa mengambil perannya secara maksimal karena ketidaktahuannya dan pengetahuan tentang migrasi yang masih kurang. Rembug desa bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam perlindungan warganya yang menjadi buruh migran, serta memaksimalkan ruang koordinasi dengan jajaran pemerintah yang saling terkait.

Sukarmo, kepala desa Paningkaban, mengaku sering kesulitan saat melayani warganya yang hendak bekerja ke luar negeri. “Kami kadang dibilang mempersulit dan tidak mau melayani warga, padahal tujuan kami mengarahkan pada prosedur yang benar, tapi warga mintanya yang penting cepat,” ungkapnya pada saat diskusi.

Ketidaktahuan masyarakat pada prosedur migrasi yang benar, menjadikan mereka ngeyel saat berurusan dengan pemerintah desa. Sementara itu, pemerintah desa juga tidak memiliki informasi yang lengkap untuk menjelaskan pada warganya.

“Selama ini kami hanya mengandalkan rekomendasi dari dinas,” tutur Sutaryo, kepala desa Samudra Kulon, menyampaikan peran desa yang selama ini telah dilakukan. Padahal informasi yang dibutuhkan oleh desa bukan sekedar legal atau ilegal saja, informasi perlindungan, jaminan keselamatan, dan informasi lainnya juga sering ditanyakan oleh warga.

Jarak yang cukup jauh diakui menjadi kendala dalam penyampaian informasi kepada pemerintah desa, hal ini disampaikan oleh Jakarta Tisam, dari Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas. “Jarak yang jauh sering menjadi kendala dalam penyampaian informasi, karena itu kita memerlukan internet untuk mendekatkannya,” katanya, menanggapi keluhan dari para kepala desa.

Pihak Dinhubkominfo juga menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pembuatan saluran informasi yang terhubung dengan desa, salah satu program yang telah direncanakan adalah desa internet yang direncanakan akan terealisasi pada tahun 2015 ini.

“Kami sedang mengupayakan ada internet di setiap desa, hotspot publik di kecamatan, website desa dan pembuatan email untuk pemerintah desa. Hal-hal ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai solusi masalah yang kita bahas hari ini,” tambah Jakarta Tisam.

Rembug desa ini juga telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan bagi peran yang akan dilakukan Pemerintah Desa, Dinsosnakertrans, Dinhubkominfo dan komunitas BMI di Banyumas, untuk memaksimalkan penyampaian informasi ketenagakerjaan pada masyarakat.