Sorry, this entry is only available in Indonesian.
Migrant Forum in Asia (MFA) menyelenggarakan Konsultasi Regional Asia Pasifik pada 27-29 Mei 2013 di Bangkok. Pertemuan regional ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil dari 17 negara, salah satunya Indonesia. Konsultasi ini merupakan persiapan pembuatan laporan dan rekomendasi dari pegiat buruh migran yang akan disampaikan pada dialog interaktif masyarakat sipil di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 15 Juli 2013 dan diskusi tingkat tinggi tentang Migrasi dan Pembangunan di PBB yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 mendatang di New York.
Menurut Erna Murniaty, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), beberapa isu yang muncul dalam konsultasi regional tersebut seputar update kebijakan dimasing-masing negara peserta, sebagai berikut ini :
- Perekrutan, lembaga perekrutan, pengenaan biaya perekrutan, regulasi dan sikap pemerintah terkait dengan perekrutan, pendapat organisasi masyarakat sipil terkait perekrutan.
- Pelanggaran umum terkait dengan hak-hak buruh migran, kesenjangan regulasi antara negara tujuan dengan negara asal, pelaksanaan Konvensi Buruh Migran dan Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga lebih melindungi buruh migran.
- Instrumen kebijakan ketenagakerjaan, pengembangkan kapasitas pejabat kedutaan, reformasi sistem Kafala, pemberlakuan izin bagi buruh migran untuk bergabung dan membentuk serikat buruh.
- Buruh Migran yang terdampar, pengertian umum tentang buruh migran terdampar dan yang melatar belakanginya.
- Hak buruh migran perempuan, praktik penyelenggara negara dalam memastikan standar-standar perburuhan ditegakkan, mekanisme responsif gender di tempat pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap buruh migran perempuan.
- Isu anak yang berkembang dan menjadi prioritas isu dalam buruh migran, penegakkan hak-hak anak dalam buruh migran.
- Migrasi dan Pembangunan, bagaimana memaknai pembangunan dalam konteks hak-hak buruh migran, dengan cara apa migrasi dapat membuat kontribusi positif bagi pembangunan, dengan tetap menghormati hak asasi buruh migran, dan kontribusi diaspora.
Erna mengungkapkan bahwa diskusi antar jejaring buruh migran di level yang lebih tinggi berarti penting bagi upaya mendorong perbaikan migrasi dan penghormatan terhadap hak buruh migran beserta anggota keluarganya.
“MFA hingga saat ini cukup punya daya tekan dalam perubahan ke arah yang lebih baik dalam kebijakan migrasi,” ujarnya.
Erna juga menuturkan bahwa ia banyak belajar dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh MFA. “Semua peserta disiplin dan serius dalam mendiskusikan materi yang dibahas, saya bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dan menjadi semangat baru dalam penguatan organisasi,”pungkasnya.