Sorry, this entry is only available in Bahasa Indonesia.
“Sejarah adalah guru besar. Sekarang semua orang tahu bahwa gerakan buruh tidak mengurangi kekuatan negara. Dengan meningkatkan standar hidup, jutaan tenaga kerja secara ajaib menciptakan pasar bagi industri dan mengangkat seluruh bangsa pada tingkat produksi. Mereka yang menyerang pekerja melupakan kebenaran yang sederhana, namun sejarah mengingat mereka (buruh). “
-Martin Luther King Jr.
Petikan yang diambil dari salah seorang pendeta yang juga aktivis ham di atas, mengingatkan kita akan pentingnya kedudukan buruh dalam rotasi perkonomian suatu bangsa. Martin berpesan bahwa tenaga kerja adalah pencipta pasar. Inilah yang harus diingat. Bukan modal yang menggerakan roda kehidupan suatu perusahaan, melainkan tenaga kerja (buruh).
Pesan yang diambil dari salah satu pahlawan Amerika Serikat tersebut, patut untuk direnungkan. Bila negara adidaya macam Amerika Serikat masih mengalami permasalahan soal buruh, bagaimana dengan negara Indonesia? Untuk mengenang perjuangan buruh di Indonesia, tangal 12 Mei memiliki cerita untuk dimengerti.
Marsinah adalah nama yang tak asing di telinga para buruh dan pegiat buruh. Namanya menjadi kaca besar yang mencerminkan buruknya nasib kaum buruh di Indonesia. Dia adalah perempuan desa yang bekerja sebagai buruh di PT. Catur Putra Surya, Sidoarjo. Kehidupan ekonomi yang kian surut, membulatkan tekadnya untuk berjuang menuntut keadilan. Ia dan teman-teman sesama buruh, diperas tenaganya tanpa mendapat bayaran yang layak. Namun, perjuangannya di masa Orde Baru membuat Marsinah meregang nyawa pada 08 Mei 1993.
Tanggal kematian Marsinah itulah, yang menjadi simbol perjuangan atas hak kaum buruh. Hingga 20 tahun pasca penangkapan dan pembunuhan Marsinah, kalangan buruh dan pegiat buruh memperingatinya sebagai hari kebangkitan kaum buruh di Indonesia. Salah satu pegiat buruh migran di Hong Kong pun tak melewatkan hari bersejarah tersebut.
Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI-HK) menggelar doa bersama dan pagelaran seni dalam rangka mengenang Marsinah, Minggu 12 Mei 2013. Acara tersebut mengambil tema “Marsinah 20 Years Cry for Justice.” Pertunjukan tersebut diikuti 120 orang dengan pakaian serba hitam yang melambangkan duka. “Marsinah adalah pahlawan. Dia buruh dan seorang perempuan yang tidak kenal takut menghadapi apapun demi memperjuangkan hak-hak kaumnya di tengah kerasnya rezim Suhato saat itu. Semangatnya benar-benar tauladan bagi kami semua,” jelas Ganika salah satu panitia, di sela-sela acara.
Selama satu jam program, tim kesenian ATKI-HK mempersembahkan beberapa karya seperti puisi dan theater yang mengangkat kondisi buruh Indonesia hari ini dan semangat perjuangan Marsinah.
“Kematian Marsinah bukti keberpihakan pemerintah kepada pengusaha dan bukan rakyatnya sendiri. Tentara bukan lagi untuk melindungi rakyat tapi membungkam mereka yang berjuang mempertahankan hak-haknya. Dan kekerasan militer ini masih berlangsung hingga hari ini,” tambah Ganika saat ditanya tentang keadaan buruh Indonesia saat ini.
Ganika menjelaskan, peristiwa kekerasan militer masih kerap terjadi seperti kasus bentrok polisi dengan petani di Mesuji Sumatera yang menewaskan 30 petani dan melukai 60 petani. Menurut AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), selama kurun waktu tahun 2012 telah tercatat sebanyak 156 petani ditahan, 55 petani dianiaya hingga 3 orang petani tewas.
Ironisnya, Indonesia justru dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara-negara G-20. Tak hanya itu, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, Indonesia juga mendapat sanjungan sebagai negara demokratis dan toleran. Padahal, penobatan tersebut berbeda jauh dengan apa yang dirasakan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan negara yang merugikan rakyat seperti kenaikan BBM yang akan segera disahkan, mendorong rakyat makin kritis dan melawan. Sayangnya, hal tersebut selalu ditanggapi dengan moncong senjata. Bahkan tahun ini pemerintah rencananya akan mengesahkan RUU Keamanan Nasional dan RUU Ormas untuk membatasi hak bersuara dan beroganisasi.
