Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap, Jawa Tengah mendorong munculnya Peraturan Daerah (Perda) perlindungan buruh migran (BM). Perda ini diproyeksikan memberi perlindungan sistemik pada calon BM yang hendak bekerja ke luar negeri, berada dalam kontrak kerja atau sudah purna.

Ketua Lakpesdam NU Cilacap, Syaiful Mustain mengatakan kebutuhan Perda khusus untuk BM sudah mendesak. Pasalnya, selama ini sistem perlindungan BM masih mengandalkan undang-undang ketenagakerjaan secara umum. Kalaupun ada yang secara khusus menyoal BM, beberapa fenomena otentik tak tercover.

Padahal Cilacap adalah salah satu pemasok BM terbesar di tanah air. Bahkan, di Jawa Tengah, Cilacap menduduki urutan pertama jumlah BM aktif. Kiriman uang BM asal Cilacap yang tercatat di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap mencapai Rp 25 milyar per bulan. Jumlah kiriman ini didapat dari sekitar 7500-an BM yang tercatat resmi di Dinsosnakertrans Cilacap. Bahkan tiap kali menjelang hari raya, angka kiriman ini melonjak hingga Rp 40 milyar dalam kurun waktu sebulan. Angka yang fantastis di sebuah daerah pelosok seperti Cilacap.

“Tentu perhatian kepada BM mesti ditingkatkan. BM adalah salah satu penggerak eknomi daerah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Syaiful menambahkan regulasi di tingkat daerah diperlukan sebagai instrument untuk membentuk sebuah wadah atau lembaga khusus untuk mengurusi persoalan BM. Selama ini, kata Syaiful, Pemerintah Daerah Cilacap tidak memiliki wadah khusus untuk mengurus persoalan BM. Akibatnya, kendati mampu menjadi penggerak ekonomi daerah persoalan BM tidak pernah menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.

“Alokasi dana juga tidak tersedia khusus untuk BM. Kami mendorong agar tercipta Perda sekaligus lembaga khusus BM dan alokasi dana. Dengan demikian persoalan menyangkut BM juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, persoalan BM saat ini adalah urusan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sedangkan di tingkat provinsi tersedia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Namun di tingkat kabupaten tidak ada lembaga khusus BM.

Syaiful menambahkan, dalam Perda ini diharapkan juga menyoal regulasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang beroperasi di Cilacap, agen (calo) BM, dan aturan-aturan teknis prosedural penempatan BM di luar negeri. “Sebab, selama ini banyak BM yang tertipu oleh PPTKIS nakal. Akibatnya perlindungan atas hak BM terabaikan,” tambahnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan DPRD Kabupaten Cilacap (Pansus SOT) DPRD II Cilacap, Harun Alrasyid dalam acara Diskusi Kampung Buruh Migran di Desa Margasari Kecamatan Sidareja, Cilacap mengatakan perlindungan BM selayaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab, BM adalah pemasok devisa yang cukup besar untuk Indonesia.

Dia mengakui, persoalan BM ini kerap terabaikan. Sebab di Daerah Tingkat II belum tersedia lembaga yang khusus yang membidangi BM. Di daerah setingkat kabupaten, BM menjadi tanggungjawab dinas tenaga kerja. Begitu juga di Cilacap, BM dibidangi oleh Dinsosnakertrans.

“Perlu lembaga atau komite khusus yang membidangi BM. Lembaga ini diproyeksikan memberikan support pra-pemberangkatan, perlindungan, dan pasca menjadi buruh migran,” ujarnya.

Terakait dorongan untuk membuat Perda khusus BM, dia berjanji akan memperjuangkan agar Perda ini menjadi prioritas paripurna di 2011. (ridlobalasie)