Kuala Lumpur – Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyikapi dengan serius berbagai isu menyangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan oleh Dahlia Kusuma Dewi, Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur saat menghadiri acara Hari Sumpah Pemuda yang digelar oleh Komunitas Serantau pada Minggu (28/10/2018). Ada pun tiga isu besar yang menjadi perhatian KBRI Kuala Lumpur yakni masalah deportasi, pemulangan warga yang ada di shelter dan kasus penganiayaan terhadap PMI.

“Banyak warga yang tidak bisa pulang dan tertahan di imigrasi karena faktor biaya pemulangan. Tidak semua dari mereka yang tertangkap pada operasi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) memiliki uang untuk biaya tiket pulang. Mengenai dokumen mereka, KBRI tentu bisa membantu. Saat ini, KBRI juga sedang mengupayakan untuk diskusi dengan pemerintah Malaysia membahas masalah deportasi,” ungkap Dahlia.

Selain deportasi bagi PATI, isu pemulangan warga yang tinggal di shelter juga menjadi tugas berat bagi KBRI saat ini. Pasalnya, sekarang sudah tidak ada lagi hak istimewa bagi kedutaan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di shelter.

“Anggaran yang dimiliki KBRI saat ini tidak mencukupi. Dianggarkan kurang lebih RM3000 bagi setiap orang, sementara itu di shelter terdapat kurang lebih 160 orang. Dulu masih ada keringanan biaya pemulangan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” terang Dahlia.

Selanjutnya tentang isu penganiayaan, yang masih kerap terjadi ada di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT). KBRI harus hati-hati saat melakukan penyelamatan setelah ada aduan. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Malaysia, di antaranya adalah harus melibatkan polisi Malaysia dan harus memiliki surat dari kepolisian setempat.

“Sekarang harus hati-hati karena harus ada surat dan melibatkan polisi setempat. Lebih buruk lagi jika majikan menuntut balik, maka KBRI harus bersinggungan dengan masyarakat setempat,” jelasnya.